Gagal Promosi, 50 Pegawai Pemprov Gigit Jari

0
676 views

SERANG – Dari 3.626 staf pegawai di lingkungan Pemprov Banten, 50 pegawai direncanakan mendapat promosi menjadi pejabat eselon III dan IV. Namun, rencana itu pupus karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memberikan persetujuan.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Samsir, sedianya 50 pegawai itu dipromosikan dari staf menjadi pejabat eselon III dan IV tahun ini. “Promosinya enggak jadi, salah satunya karena koreksi terkait Sekretariat Korpri yang dilarang diisi oleh Kemendagri. Sementara tujuh pejabat strukturalnya dimasukkan ke SKPD yang ada,” kata Samsir kepada wartawan di KP3B, Jumat (20/1).

Larangan Kemendagri mengisi Sekretariat Korpri merupakan salah satu koreksi dari susunan pengisian jabatan terkait struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru di Pemprov Banten. “Semula eselon III itu ada sekitar 20 pegawai yang promosi, dan eselon IV ada 30 pegawai,” jelas Samsir.

Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Banten ini melanjutkan, promosi jabatan di lingkungan Pemprov dilakukan karena menyesuaikan OPD baru. Dimana ada SKPD yang dihilangkan dan ada SKPD baru sehingga berpengaruh terhadap penempatan pejabat. “Di Sekretariat Korpri itu ada tujuh orang pejabat struktural di sana. Untuk menghindari nonjob karena dilarang diisi maka mereka dimasukkan ke SKPD,” jelasnya.

Dalam susunan pengisian pejabat yang diajukan Pemprov ke Kemendari, pejabat yang dimutasi mencapai 30 persen dari 981 pejabat eselon II, III, dan IV. Dimana saat ini pejabat eselon II sebanyak 50 orang, pejabat eselon III sebanyak 248 orang dan pejabat eselon III sebanyak 683 orang.

Menurut Samsir, total jumlah pegawai di Pemprov Banten mencapai 10.601 orang. Terdiri 981 pejabat eelon II, III, IV, 3.626 staf, 5.993 tenaga fungsional, dan 1 pejabat eselon I. “Hal ini juga yang membuat Mendagri Tjahjo Kumolo belum juga mengeluarkan izin pelantikan. Kemendagri kan mintanya yang dikukuhkan itu di atas 80 persen. Tapi kan susah. Sekarang contohnya biro kan hilang tiga, kemudian nambah satu. Misalnya, pegawai Biro Humas itu dimasukkan ke Biro Umum, itu kan namanya rotasi. Jadi kenapa persentase yang dimutasi itu tinggi karena memang kondisinya seperti itu, tidak bisa dihindarkan. Secara tidak langsung melakukan rotasi, karena banyak perubahan nomenklatur di SKPD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta membenarkan bahwa Sekretariat Korpri yang terkena koreksi dari Kemendagri dan tidak boleh diisi. Namun, Ranta tak menjelaskan alasan Kemendagri yang melarang pengisian jabatan di Sekretariat Korpri. “Sekretariat Korpri itu dilarang untuk diisi jabatannya. Makanya ini harus berubah. Nah, namanya mengubah jabatan orang tidak semudah itu. Sekarang teman-teman wartawan nanya kok kayaknya susah banget pengisian personel OPD ini. Ya memang susah,” jelasnya.

Ranta menambahkan, masih ada lagi yang dikoreksi Kemendagri. Namun, dirinya lupa perinciannya. yang jelas, kata Ranta, adanya koreksi itu yang membuat rencana pelantikan pejabat eselon IV, III, dan II di lingkungan Pemprov Banten yang telah dijadwalkan pada Jumat (13/1) hingga saat ini belum diizinkan Mendagri. “Padahal seharusnya pelantikan itu sudah dilakukan sejak Desember 2016 lalu. Molornya pelantikan hampir dua bulan sejak DPRD Banten menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten pada 16 November 2016 sebagai dasar pelantikan pejabat,” ungkapnya.

Ranta menjelaskan, pengisian ‎jabatan di SKPD baru sudah disusun dan sudah diserahkan ke Plt Gubernur Banten ke Kemendagri. ‎Ranta pun memastikan, pengisian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah selesai dilakukan dan tidak ada pejabat yang terkena non-job. “Tidak ada yang non-job, semuanya akan dilantik setelah ada izinnya,” jelas Ranta.

Sebelumnya, Pt Gubernur Banten Nata Irawan mengatakan, setelah dikoreksi Kemendagri, saat ini Pemprov Banten masih menunggu persetujuan Mendagri. Sedangkan di internal Pemprov Banten pengisian jabatan telah selesai. “Ya ada sekitar 30 persenan yang terkena mutasi,” ungkapnya. (Deni S/Radar Banten)