Gaji Guru Honorer di Kabupaten Tangerang di Bawah UMK

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dinilai kurang memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Pasalnya, sampai saat ini sekitar 12 ribu guru honorer di wilayah itu belum mendapat upah layak. Bahkan upah yang diterima pahlawan tanpa tanda jasa ini jauh dari standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah daerah tersebut.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang, Kosrudin
mengatakan, saat ini upah yang diterima ribuan guru honorer masih tertinggal jauh dengan upah yang diterima buruh pabrik. Sehingga pemenuhan kebutuhan layak hidup (KLH) bagi para guru honorer ini tidak dapat dinikmati.

Kejadian ini kata dia, sudah terjadi di seluruh Kabupaten Tangerang sejak 2015. ”Upah yang diterima hanya ratusan ribu. Dapat dikatakan kehidupan mereka ini sangat memprihatinkan. Sampai sekarang perhatian Pemkab Tangerang kepada mereka tidak ada sama sekali. Lebih layak hidup sebagai buruh dari pada guru honorer, dan kerja mereka pun cukup sulit,” kata Kosrudin, dikutip dari Indopos, Kamis (10/5).

Dijelaskan Kosrudin, upah yang diterima guru honorer SD dan SMP, baik negeri dan swasta hanya sebesar Rp822 ribu/bulan. Sedangkan untuk guru honorer tingkat SMA/SMK hanya Rp840 ribu/bulan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga pendidik ini hanya mampu makan satu kali sehari saja bersama keluarga mereka.

”Dapat dibayangkan dengan gaji Rp822 ribu bisa hidup atau tidak, sementara mereka punya anak dan istri. Mereka ini bersyukur saja walapun harus makan satu kali sehari. Memang sangat mengenaskan kalau jadi guru honorer di daerah ini, tidak pernah diperhatikan oleh pemkab,” paparnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan yang diajukan Pemkab Tangerang kepada guru tidak seimbang dengan tingkat kesejahteraan yang diterima guru honorer. Bahkan, PGRI sendiri pernah melakukan audiensi dengan Sekda Pemkab Tangerang untuk membahas persoalan tersebut. Akan tetapi, permintaan kenaikan upah yang diajukan sesuai dengan UMK Kabupaten Tangerang Rp3,5 juta pun tidak terealisasi.

”Pernah kami sampaikan tiga tuntutan guru honorer, seperti upah sesuai UMK, mendapatkan surat tugas sesuai amanat Permendikbud dan asuransi kesehatan. Jawaban yang keluar hanya akan diperjuangkan. Nah bagaimana nasib pendidikan di kota ini kalau gurunya pun punya upah yang tidak layak,” ujar Kosrudin.

Dengan persoalan itu, lanjut Kosrudin, 12 ribu guru honorer itu mengancam akan mogok mengajar sebagai bentuk protes kepada Dinas Pendidikan dan Pemprov Banten. Kata dia, dengan aksi ini pihak nya pun akan menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam m nyelesaikan kemelut kesejahteraan guru honorer.

PGRI berharap dengan adanya peningkatan upah ini maka mutu pendidikan akan meningkat pula. ”Mungkin dengan cara ini penderitaan guru honorer di sini mampu terjawab. Bagaimana mereka mau menyekolahkan anak, kalau upah yang diterima tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Surat ke Kemendikbud sudah dibuatkan dan tinggal dikirimkan,” imbuhnya.

Kadisdik Kabupaten Tangerang, Hadisa Masyhur menuturkan, jika pihaknya telah menaikkan upah guru honorer yang ada di wilayah tersebut. Adapun peruntukan pemberian upah yang diberikan itu melalui dana BOS dari pemerintah pusat. Bahkan, penambahan upah itu pun sudah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp60 miliar.

”Sudah dinaikkan, tetapi memang tidak besar. Yang dapat itu adalah guru honorer yang punya ijazah S1 saja. Kami sudah mengangkat beberapa guru honorer menjadi Calon ASN, pengangkatan itu sesuai dengan lamanya mengajar yang ditetapkan oleh bupati,” tuturnya.

Ditanya mengenai besaran upah guru honorer jauh dari UMK, Hadisa menambahkan, itu dikarenakan belum adanya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang mengatur hal tersebut. Sehingga pihaknya pun tidak berani menaikkan upah guru honorer sesuai dengan UMK.

Dia mengakui keinginan Disdik untuk menaikkan upah guru tersebut sesuai UMK telah ada dan akan diusulkan ke Pemprov Banten. ”Niatnya sudah ada, tetapi kalau menyalahi regulasi akan jadi masalah lagi. Jadi kami minta mereka bersabar biar nanti jelas apakah ada persetujuan dari gubernur atau tidak. Kami tidak berhak merubah peraturan sendiri karena harus sesuai regulasi dan keputusan kepala daerah setempat,” pungkasnya. (cok/jpg/gar/sub/RBG)