Ilustrasi

JAKARTA – Pemerintah memastikan memperlonggar syarat memperoleh subsidi perumahan. Subsidi yang dimaksud dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini, Kementerian PUPR tengah merevisi Peraturan Menteri terkait subsidi tersebut.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, skema FLPP akan diperluas. ’’Kalau dulu pendapatannya (maksimal) Rp4 Juta, ini kita naikkan menjadi Rp8 juta,’’ terangnya usai rapat di rumah dinas Wapres Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (21/2). Tampak hadir dalam rapat tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Tujuan utamanya, lanjut Basuki, agar para ASN hingga golongan III juga bisa menikmati subsidi tersebut. Mengingat, penghasilan total mereka bisa mencapai angka Rp8,1 juta.

Meskipun demikian, bukan berarti FLPP dengan skema tersebut hanya ditujukan bagi ASN. Masyarakat umum juga bisa menikmatinya. ’’Termasuk nanti yang milenial, yang swasta, yang umur 30-an, yang mungkin gajinya segitu bisa mengambil FLPP juga,’’ lanjutnya.

Selain itu ,syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 dianulir. ’’Tidak harus rumah pertama,’’ tuturnya. Hanya saja, berlaku ketentuan FLPP hanya bisa diberikan sekali. Bila rumah pertamanya itu sudah pernah mendapatkan subsidi pemerintah, maka dia tidak berhak mengajukan FLPP untuk rumah kedua.

Untuk mengatur hal itu, lanjut Basuki, pihaknya akan merevisi peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 dan Kepmen PUPT nomor 552/KPTS/M/2016. Targetnya, pekan depan revisi tersebut sudah rampung dan segera diajukan ke Wapres. bila disetujui, maka kalangan berpendapatan sampai Rp8 juta bisa menikmatinya.

Menurut Basuki, batasan maksimal penghasilan Rp 8 juta itu sudah cukup realistis dan tidak terlalu besar. ’’REI (Real Estate Indonesia) mintanya lebih tinggi,’’ ucapnya. Pihaknya juga belum berbicara lebih lanjut dengan REI mengenai kebijakan itu. Karena memang baru saja diputuskan dalam rapat. (jpg/aas)