Gara-gara ‘Mie Instan’ Dua Warga Ciruas Dibui Tiga Tahun

SERANG – Hidayat Wijaya Dipura (40) dan Afrizal Nur (51), dua warga Kecamatan Ciruas,  Kabupaten Serang yang menjadi terdakwa kasus politik uang berupa pembagian paket mie instan berstiker Wahidin Halim-Andika Hazrumy, terpaksa harus menikmati dinginnya jeruji besi selama tiga tahun dan membayar denda sebanyak Rp200 juta.

Keduanya divonis dengan sanksi tersebut karena dinilai terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah yang ingin menciptakan proses Pilkada berjalan jujur dan adil,” ujar Ketua Majelis Hakim Dasriawati dalam persidangan yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (16/3).

Adapun hal yang meringankan kedua terdakwa yaitu karena terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya.

Menyikapi putusan majelis hakim tersebut, JPU Andri Saputra mengaku akan mempertimbangkan putusan majelis hakim. “Kita pikir-pikir. Ada waktu selama tiga hari. Kalau dari penasihat hukum mengajukan banding, kita siap hadapi ke tahap selanjutnya,” kata Andri.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh dua terdakwa melalui kuasa hukumnya, Surya Subagja.

Untuk diketahui, kedua terdakwa berurusan dengan hukum setelah sebelumnya tertangkap tangan oleh Tim Saber Politik Uang. Dalam berkas dakwaan, penyaluran paket mie instan berstiker pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy, sudah direncanakan menjelang Pilkada Banten 2017.

Sebelum disalurkan kepada warga Bumi Ciruas Permai, tim pemenangan pasangan WH-Andika bernama Rahmat dan Ahyani alias Yani menemui Hidayat Wijaya Dipura dan Afrizal Nur tenaga sukarela di Kecamatan Ciruas, bertemu di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kantor Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang pada Januari 2017 pukul 21.00 WIB malam.

Rahmat dan Ahyani meminta bantuan kepada keduanya untuk membantu mendistribusikan sejumlah paket mie instan berstiker WH-Andika tersebut. Keduanya pun menyanggupi, hingga terjadi OTT pada 14 Februari malam.

Rahmat dan Ahyani yang sebelumnya buron, kini bisa menghirup udara bebas setelah dinyatakan kasusnya kadaluarsa oleh Polres Serang. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 146 ayat (3), disebutkan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. (Bayu)