Gerakan Pembentukan DOB Tangerang Raya Masif

Ilustrasi/Maps

TIGARAKSA – Wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya, kembali bergulir. Bahkan gagasan ini, kabarnya sudah sampai ke meja komisi II DPR RI. Meski tidak begitu vulgar, tapi gerakan ini terbilang masif.

Anggota DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengaku telah mencium aroma gerakan ini. Meski dirinya enggan menyebutkan siapa sebenarnya perintis dari gerakan pembentukan daerah otonom baru tersebut (DOB). ”Lho ini kan memang sudah lama bergulir. Soal siapa mereka dan bagaimana gerakannya, saya tak begitu memantau,” papar politisi dari Partai Golkar itu, Minggu (15/11/2015).

Bagi Faizal rencana pembentukan provinsi baru itu memang harus dikaji secara matang. Jangan sampai, DOB membebani Provinsi Banten, sebagai provinsi induk termasuk, Kabupaten Tangerang sebagai daerah, yang bakal terimbas karena daerahnya terbelah (dimekarkan, red) menjadi kota/kabupaten. ”Kalau mau jujur, Tangerang Raya memang sangat layak. Karena potensi untuk ada di dalamnya. Pertanyaannya apakah Provinsi Banten rela, dan bersedia mengakomodir gagasan itu?” imbuhnya.

Menurut Faizal, syarat terbentuknya Provinsi Tangerang Raya sudah hampir terpenuhi, yaitu memiliki lima wilayah otonom. Saat ini Tangerang Raya sudah memiliki wilayah Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. ”Tinggal memekarkan dua wilayah lagi, sudah cukup. Tapi itu pun tak semudah membalikan telapak tangan, semua butuh proses dan membutuhkan kajian yang mendalam,” katanya.

Syarat lainnya adalah, memiliki universitas negeri. Itu pun, kata Faizal sudah dimiliki, yaitu Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. ”Dari sisi wilayah, maupun SDM, Tangerang Raya memang bisa menjadi provinsi baru di Indonesia, tapi kita pun harus berkaca kembali jangan sampai, membebani daerah induk. Toh semua gagasan, muaranya untuk keadilan dan kemajuan ekonomi masyarakat,” paparnya.

Sebelum wacana ini muncul kembali ke permukaan, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar sempat menegaskan bahwa wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya tak main-main.

Bahkan, gerakan menuju langkah itu telah dipersiapkan secara matang. Kondisi ini didukung dengan berbagai infrastruktur pembentukan provinsi sudah disiapkan, seperti pusat pemerintahan, kantor gubernur, kantor DPRD, hingga pendopo gubernur. ”Aset Kabupaten Tangerang yang ada di Kota Tangerang seperti bekas kantor pemerintahan, gedung DPRD, hingga pendopo bupati bisa digunakan untuk kebutuhan gedung pemerintahan Provinsi Tangerang Raya,” ujar Zaki beberapa waktu lalu.

Untuk itu, lanjut Zaki, jika Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak sanggup mengurusi wilayah Tangerang, maka Tangerang Raya bisa saja melepaskan diri dan membentuk provinsi sendiri. ”Tangerang punya potensi dan penyumbang PAD terbesar di Banten. Maka harus diurus. Pemprov Banten, pun harus berbenah, dan terus bersinergi dengan kabupaten/kota yang ada,” tambahnya.

Peluang Tangerang Raya menjadi provinsi, begitu terbuka setelah Pemerintah Pusat, menggagas desain besar penataan daerah hingga 2025, dengan membuka peluang pembentukan DOB. Kini tercatat baru 10 provinsi dan 46 kabupaten yang diprediksi dimekarkan. Jumlah itu kemungkinan bertambah.

Saat ini terdapat 55 usulan pemekaran kabupaten dan provinsi yang telah diinventarisasi oleh DPR RI. Kebanyakan pengajuan pemekaran daerah tersebut terbanyak berada di kawasan Indonesia Timur.

Beberapa faktor dalam pengajuan pemekaran wilayah diantaranya karena dilihat dari luas wilayah, keterjangkauan, pengawasan, pemerataan pembangunan sehingga perlu adanya pemerintahan yang baru. Pembentukan daerah otonomi baru dengan dasar pertimbangan seperti kepentingan strategis nasional, ini berlaku bagi daerah perbatasan dan pulau terluar demi menjaga kedaulatan NKRI.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Wahidin Halim yang dihubungi kemarin, mengaku belum ada draft pembentukan Provinsi Tangerang Raya yang masuk ke komisinya. “Saya kan pimpinan komisi dan juga Ketua Panitia Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Jadi, saya tahu kalau ada draft provinsi ataupun kota/kabupaten baru yang masuk. Kalau Provinsi Tangerang Raya belum ada,” katanya saat dihubungi lewat ponsel, kemarin.

Meski begitu, kata Wahidin, pembentukan provinsi perlu ada kajian dari beberapa pihak yang berkepentingan. Pembentukan satu provinsi sebagai daerah otonomi baru harus ditunjang dengan beberapa aspek termasuk daerah pendukung, biasanya minimal lima kabupaten dan kota. Sedangkan Tangerang Raya saat ini hanya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. “Kalau memenuhi unsur tersebut harus terpenuhi dulu lima kabupaten dan kota,” ujarnya.

Sebelumnya, seperti dikutip salah satu media online nasional, Wahidin Halim menyatakan pembentukan Provinsi Tangerang Raya harus dikaji benar-benar, meski sudah ada laporan yang sampai DPR. “Sesuai Rancangan Desain Besar Penataan Daerah hingga 2025 masih ada kemungkinan penambahan sekitar 11 provinsi dan 46 kabupaten,” kata Wahidin Halim, belum lama ini.

Dia mengatakan masalah tersebut dalam reses dengan sejumlah elemen masyarakat di daerah pemilihan Wahidin Halim. Menurut dia, pembentukan provinsi perlu ada kajian dari beberapa pihak yang berkepentingan.

Menurut Ketua Panitia Kerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru DPR itu, terdapat 55 usulan pemekaran kabupaten dan provinsi yang telah diinventarisasi. (RB/full/dus/asp)