Giliran Proyek TTM Merak yang Diselidiki Kejari Cilegon

TTM Merak
Kasi Intel Kejari Cilegon Deji Setia Permana (kedua dari kiri) didampingi Kadishub Dana Sujaksani (paling kiri) usai melakukan pemeriksaan di Terminal Terpadu Merak (TTM), Selasa (1/3/2016) (Foto: Adib)

PULOMERAK – Pada akhir-akhir ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon semakin gencar menyoroti proyek-proyek yang ada di Pemkot Cilegon. Setelah sebelumnya memeriksa Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Aset M Zais, kemarin (Selasa, 1/3/2016), giliran Dinas Perhubungan (Dishub) yang diobok-obok, terkait proyek pembangunan Terminal Terpadu Merak (TTM).

Baca juga: Kejari Lakukan Penyelidikan di Semua SKPD Kota Cilegon

Dilansir dari Harian Radar Banten, tim dari Kejari Cilegon, kemarin, mendatangi TTM, sekira pukul 12.30 WIB. Lebih dari sepuluh titik bangunan di gedung TTM dicek. Tim Kejari menemukan adanya bangunan yang mulai retak serta plafon yang bocor. Selain itu, di TTM juga tidak ada drainase sehingga rentan kebanjiran.

Kasi Intel Kejari Kota Cilegon, Deji Setia Permana mengatakan, pemeriksaan TTM dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan bahwa dalam proses pembangunan gedung terdapat masalah. “Kami menduga bangunan ini belum beres, tapi sudah diserahterimakan. Selain itu, pekerjaannya sudah selesai 100 persen tapi tidak difungsikan,” katanya.

Deji belum bisa memastikan apakah ada penyimpangan atau tidak dalam pembangunan TTM. Namun, apabila ada temuan dari hasil pemeriksaan itu, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dari Dishub Cilegon. “Kalau memang keadaannya seperti ini sesuai dengan kontrak maka tidak terjadi apa-apa (temuan),” tukasnya.

Saat pemeriksaan TTM, Kepala Dishub Dana Sujaksani turut mendampingi. Kepada wartawan, Dana menyatakan, meski sudah diserahterimakan kepada Pemkot Cilegon, tetapi bangunan TTM belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih menunggu penyelesaian pembangunan Dermaga VI milik PT ASDP Merak. “TTM ini akan terkoneksi dengan Dermaga VI,” jelasnya.

Terkait adanya bangunan fisik yang rusak, Dana menyerahkan langsung kepada pemborong selaku pihak yang bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan perbaikan. “Selama enam bulan ke depan, masih kewajiban pemborong untuk memperbaikinya,” kata dia. (RB/mg10/ibm/ags)