Gubernur Banten Pangkas Alur Perizinan

Salah satu proyek yang dilakukan PT Wilmar di Kabupaten Serang.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim akan memangkas alur pelayanan perizinan di Banten. Salah satu caranya adalah menghilangkan aturan-aturan yang menghambat pelayanan perizinan. Sebab bila perizinan berbelit akan menyulitkan para investor menanamkan modalnya.

Menurut Wahidin, Banten merupakan salah satu provinsi yang menarik bagi investor. Oleh karena itu perizinan harus dipermudah. “Tahun ini saja, Rp36 triliun mau digelontorkan ke Banten,” ujar pria yang akrab disapa WH di gedung Pendopo Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (18/11).

Namun, WH mengatakan, sebelum berinvestasi biasanya investor melihat persoalan tenaga kerja, konsolidasi pertanahan, hingga jaminan rasa aman. “Itu kan Banten jadi pusat perhatian sekarang karena fasilitas dan kedekatan dengan bandara Soekarno-Hatta. (Letaknya-red) strategis,” beber mantan anggota DPR RI ini.

Kata dia, Pemprov harus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik termasuk pelayanan perizinan agar jangan dipersulit, tetapi satu pintu dan terpadu. Selama ini, kata WH, pelayanan perizinan di Pemprov Banten sudah bagus dinilai oleh KPK. “Di lapangan jangan sampai masyarakat ngeluh,” tegasnya.

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini mengaku akan mengumpulkan aturan-aturan yang bukan hanya peraturan daerah tapi juga peraturan menteri untuk disampaikan dalam rapat gubernur se-Indonesia nanti dan akan dijadikan isu. “Kalau daerah sudah siap. Ini (aturan-red) perlu dipangkas, terutama peraturan terkait perizinan. Gubernur tidak pernah menghambat. Tidak membangun kolusi,” tutur WH.

Ia mengatakan, apabila mengacu pada standar operasional, rata-rata pembuatan perizinan dilakukan selama 14 hari.  “Perlu percepatan pelayanan. Kita koreksi pelayanan yang belum baik,” tandas alumnus UI ini. Ke depan para investor yang ingin mengurus izin tidak perlu ke banyak dinas untuk mendapatkan rekomendasi. “Cukup ke PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-red),” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pengusaha juga terkadang ingin membuat pabrik tetapi tidak dibangun-bangun padahal izin sudah ada. “Kalau ada (yang menghambat-red) lapor ke saya,” ujar WH.

Selain persoalan pelayanan perizinan, tingginya upah diduga membuat investor enggan menanamkan investasi di daerah. Untuk UMK tahun depan, WH mengaku mengikuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Terkait perusahaan yang hengkang dari Banten karena kesulitan membayar upah dan biaya produksi yang tinggi, WH mengatakan, agar buruh dapat memahami persoalan itu.

“Kami harap buruh dapat memahami persoalan industri dan ekonomi sekarang. Jadi kalau dinaikin terus (UMK-red) bebannya semakin berat, terutama industri kaos kaki dan padat modal. Kami berharap para buruh memahami,” tuturnya. Saat ini, WH menilai industri tekstil dan kaos kaki yang paling terpukul. Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk tidak menambah persoalan, misalnya buruh menggelar demo.

Kata dia, hubungan harmonis perlu dilakukan antara buruh dengan pengusaha agar saling menguntungkan dan bekerja sama. “Industri dan tenaga kerja harus transparan, kooperatif, dan bekerjasama,” ujar WH.

Beberapa waktu lalu, salah seorang pemohon izin Satriabuana Dempo mengatakan, selama ini ada kebijakan tumpang tindih antara pemerintah pusat, Pemprov, dan kabupaten kota. “Mengurus izin memang hanya satu pintu di DPMPTSP, tapi untuk syarat-syarat ini yang masih tumpang tindih. Saat di instansi A syaratnya ini itu, tapi saat sudah di situ malah dilempar lagi,” ungkapnya.

Kata dia, seharusnya dengan perizinan terintegrasi secara elektronik atau online single submission, pengusaha lebih mudah mengurus perizinan. “Tapi pemahaman dan praktiknya belum,” tuturnya.

Pemohon izin lainnya, Bambang juga mengungkapkan hal yang sama. Untuk mengurus satu izin saja, pemohon harus datang ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Dicontohkan izin genset. Selain ke DPMPTSP, ia juga harus datang ke OPD lain seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (nna/alt/ags)