Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten saat ini tengah gencar melakukan pembangunan di bidang pendidikan. Sejumlah program digulirkan Pemprov Banten agar kualitas pendidikan di Provinsi Banten semakin meningkat, begitu juga dengan kualitas para lulusannya. Semuanya terus diperjuangkan ke arah yang lebih baik.

Gubernur Banten Rano Karno mengungkapkan, dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Pemprov Banten, dirinya yakin lulusan-lulusan sekolah termasuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Banten bisa memiliki daya saing yang tinggi. Bukan hanya lulusan SMK, namun juga lulusan SMA.

“Kita menyadari, pendidikan merupakan bagian terpenting dalam perkembangan suatu daerah, karena ini berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di daerah tersebut. Tanpa kualitas SDM yang baik dan mumpuni, sulit untuk membangun suatu daerah. Karenanya sebagai pemerintah daerah kita harus mempersiapkan hal itu, dan cara yang paling utama adalah melalui pendidikan,” ujar Rano.

Dari sisi pos anggaran, Pemprov Banten setiap tahunnya pun terus mengupayakan memberikan peningkatan untuk dunia pendidikan, terlebih dengan akan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, pos anggaran tentu harus diseimbangkan dengan beban tanggung jawab yang diemban.

“Dengan beralihnya pengelolaan SMA, maka diharapkan pemerintah bisa lebih fokus menyiapkan lulusan-lulusan yang memiliki daya saing dan kompetensi,” katanya.

Rano menambahkan, untuk mewujudkan terpenuhinya wajib belajar selama 12 tahun, Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan dana beasiswa untuk siswa SMA sederajat miskin berprestasi sebesar Rp11,9 miliar. Beasiswa ini sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di Provinsi Banten.

Gubernur Banten Rano Karno menyebutkan, anggaran untuk beasiswa miskin berprestasi tahun ini yang mencapai Rp11,9 miliar tersebut disiapkan bagi 11.997 siswa SMA sederajat dengan nilai per peserta didik Rp1 juta per tahun. “Jumlah ini untuk tingkat SMA sebesar Rp7,9 miliar dan SMK Rp4 miliar,” ujar Rano.

Menurut Gubernur, bantuan beasiswa miskin SMA dan SMK ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat tidak mampu agar terus mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia Provinsi Banten dapat terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

Gubernur melanjutkan, saat ini pembangunan di bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi lantaran daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan.

“Kami (Pemprov-red) mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat yang kurang mampu. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah di saat kondisi ekonomi yang belum kondusif,” katanya.

Terkait pengalihan kewenangan urusan bidang pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke Pemprov Banten, Gubernur Banten memandang perlu untuk menyamakan pemahaman terkait serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D). Karena dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota harus berkoordinasi untuk menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D ini sebagai akibat pengalihan kewenangan. “Serah terima P3D paling lambat 2 Oktober tahun ini. Semoga berjalan dengan baik sesuai ketentuan,” jelas Rano.

Berdasarkan hasil pendataan data pokok pendidikan menengah (Dapodikmen) sampai dengan bulan Maret 2016 ini, data personel SMK/SMA sebanyak 10.703 PNS dan 9.244 non-PNS. Dengan jumlah satuan pendidikan SMA 503 dan SMK 631 sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Teddy Rukman menjelaskan, untuk lebih meningkatkan daya saing lulusan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Banten pun telah menyiapkan program peningkatan kompetensi dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI).

“Ini untuk menjamin kompetensi lulusan, setiap lulusan akan disertifikasi sesuai dengan kompetensinya. Jadi dengan ini, kemampuan para lulusan bisa dijamin oleh pemerintah. Selain itu kita pun menyiapkan kursus-kurus,” kata Teddy.

Untuk menyiapkan lulusan SMA yang berdaya saing pun selain dengan program beasiswa, peningkatan kompetensi, Dinas Pendidikan Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk membiayai tunjangan dan operasional para tenaga kependidikan SMA di Provinsi Banten. Tunjangan tersebut seiring dengan akan adanya pelimpahan guru SMA sederajat yang beriringan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan SMA dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Banten.

“Tahun 2017 kita mengajukan Rp2,6 triliun, diantaranya untuk tunjangan guru serta kegiatan dinas sekitar Rp1 triliun dan biaya operasi pendidikan sekitar Rp1,6 triliun,” papar Teddy.

Teddy mengatakan, tunjangan untuk tenaga kependidikan di tingkat SMA sederajat dipandang perlu, mengingat mereka mempunyai peranan penting dalam membentuk dan menciptakan kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Tanpa adanya mereka, program pendidikan sebagus dan sebaik apapun tidak akan bisa berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Provinsi Banten. (ADVERTORIAL/Dinas Pendidikan Provinsi Banten)