Gubernur Berlakukan PSBB di Semua Wilayah

0
715 views
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Alun-alun Timur Kota Serang, Sabtu (5/9). Penyemprotan tersebut dilakukan secara berkala di tempat-tempat umum guna mencegah penyebaran covid-19.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mulai hari ini memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota di wilayah Banten. Hal ini dilakukan dengan adanya tren kasus Covid-19 di delapan kabupaten/kota di Tanah Jawara ini meningkat cukup signifikan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim sesaat setelah mendapatkan laporan terakhir dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti yang menyatakan jika zona resiko di setiap kabupaten/kota di Banten cenderung meningkat. Seperti diketahui jika zona resiko Covid-19 ditandai dengan indikator 0 – 1.8 masuk dalam zona merah dengan resiko tinggi, 1.9 – 2.4 merupakan zona orange resiko sedang, angka 2,5 – 3,0 zona kuning dengan resiko rendah, serta zona hijau yang merupakan zona tidak terdampak dan tidak tercatat kasus covid-19 positif.

Pria yang akrab disapa WH ini mengatakan, kali ini tidak ada rapat evaluasi PSBB tahap sepuluh atau perpanjangan PSBB ke sembilan di Banten. “PSBB segera diperpanjang dan sekarang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten,” tegas Gubernur melalui press release, Minggu (6/9).

Kata WH, dari sejak sebelumnya Banten tidak pernah terpengaruh dengan kondisi maupun istilah apapun. “Yang terpenting tetap konsen terhadap penanggulangan penyebaran Covid-18 di wilayahnya,” ujar mantan Walikota Tangerang ini.

Ia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan bahwa adanya kelonggaran akan berdampak dengan banyak pelanggaran. Mobilisasi warga yang tidak terkontrol di daerah lain berefek pada wilayah lainnya. Saat ini, hal itu banyak terjadi di Banten hingga kembali masuk ke zona resiko tinggi.

Banten segera menerapkan PSBB di delapan kabupaten/kota setelah sebelumnya hanya berlaku di wilayah Tangerang Raya. Atas kebijakan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan, saat ini penerapan PSBB menjadi kewenangan daerah karena lebih memahami wilayahnya.

Untuk itu, mantan Anggota DPR RI ini mengimbau kembali agar masyarakat Banten semakin menyadari dan peduli untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, semua pihak diharapkan agar mengimplementasikan Pergub Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 2019 sebagai turunan dari Instruksi Presiden 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi , zona resiko dengan 15 indikator penilaian Covid-19 dengan cut of data tgl 29 agustus 2020, Kota Tangerang berada di angka 1.7; Kabupaten Tangerang 1.8; Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon telah mencapai  1.9; Kota Serang berada di angka 2,1; Kabupaten Serang berada di angka 2,2; sedangkan Kabupaten Pandeglang 2.4. 

Ati menjelaskan, selama PSBB tahap sembilan sampai sepuluh telah terjadi penurunan disiplin kesadaran masyarakat terhadap wabah Covid-19. “Mobilitas masyarakat juga sudah tidak terkendali, serta belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga, faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya peningkatan kasus,” tuturnya.

Namun Ati menegaskan, intensitas skrinning Covid-19 meningkat di delapan kabupaten/kota di Banten. Senada dengan WH, ia juga berharap agar dilakukan gerakan edukasi dan inovasi melalui solidaritas bersama seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran bahaya wabah Covid-19 di masyarakat. “Atau tidak hanya menjadi tanggung jawab bidang kesehatan saja,” ujarnya. (nna/nda)