Gubernur Lantik Puluhan Pejabat Eselon III dan IV

Ganti 10 Kepala UPT Bapenda

SERANG – Gubernur Wahidin Halim melantik 51 jabatan administrator dan 47 jabatan pengawas di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (6/4). Dari daftar nama pejabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tertanggal 5 April 2018, terdapat tiga OPD yang mengalami perombakan besar pada level eselon III.

Ketiganya itu adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Perombakan pada Bapenda terlihat dari 11 unit pelaksana teknis (UPT)
pada Bapenda. Sepuluh pejabat Kepala UPT harus merelakan jabatannya untuk digeser atau berpindah posisi ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Perombakan pada Dindikbud terlihat dengan digesernya Ardius Prihantono dari Sekretaris Dindikbud menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK). Posisinya sebagai Sekretaris Dindikbud kini dijabat Joko Waluyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Banten.

Selain itu, empat dari lima bidang pada Dindikbud juga terjadi pergeseran.

Perombakan besar lainnya terjadi pada PUPR, tampak pergeseran lima dari delapan kepala balai atau UPT. Termasuk, jabatan Kabid Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air (lihat grafis).

Dua hari sebelum pelantikan, seluruh unsur pimpinan DPRD Banten sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Banten. Pertemuan tersebut diakui Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah sebagai bentuk pengawasan lembaganya atas perkembangan pembangunan secara keseluruhan. Salah satunya, berkenaan dengan isu rotasi dan mutasi yang disinyalir menyebabkan kegalauan pada lingkungan OPD di Pemprov Banten.

Selain dilantik, pejabat setingkat eselon III dan IV ini juga menandatangani pakta integritas. Gubernur yang akrab disapa WH menyampaikan beberapa pesan kepada aparaturnya yang baru dilantik. Ia meminta semuanya bekerja profesional sesuai dengan tugasnya.

“Laksanakan kerja, kerja, kerja, dan jangan korupsi atau lakukan penyimpangan lainnya,” seru WH dalam amanatnya.

Ia mengatakan, pelantikan sebagai bagian dari proses penataan aparatur dan reformasi birokrasi. Sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus siap ditempatkan di mana saja. “Kalau nanti diketahui ternyata tidak sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab maka kita akan pertimbangkan kembali,” ujarnya.

Pria kelahiran 14 Agutus 1954 itu mengaku, tidak akan mengganti aparaturnya yang terindikasi kasus penyimpangan. Bahkan, ia tidak akan memberikan jaminan hukum. “Saya tidak akan menghalang-halangi untuk diproses secara hukum. Silakan saja karena kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tuturnya.

WH juga menyampaikan agar seluruh pejabat yang dipimpinnya tidak memilih-milih atau bercita-cita menempati tempat yang dianggap nyaman. Kata dia, yang penting semuanya bertanggung jawab pada tugasnya dan loyal kepada negara, tidak pada seseorang.

“Jangan merasa saya orangnya WH (Gubernur), saya orangnya Andika (Wakil Gubernur) atau saya orangnya Sekda. Tidak, saya tegaskan tidak ada. Semua sama, tanggung jawab dan hak yang sama. Loyalitas pada negara itu saja,” serunya.

Mantan walikota Tangerang itu melarang para ASN mengkotak-kotakkan diri baik dari ikatan-ikatan keluarga, tetangga, atau lainnya. “Yang jelas pengabdian hanya untuk negara, bangsa, dan rakyat. Beri yang terbaik untuk masyarakat,” sambungnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, ada 51 pejabat eselon III dan 47 pejabat eselon IV yang dilantik. “Semuanya sudah melalui program pendidikan yang dilakukan, sudah sesuai uji kompetensi dan assesment,” ungkapnya.

Dari pejabat yang dilantik, lanjut Komarudin, ada 27 orang yang promosi jabatan dan sudah dilantik berbarengan oleh Gubernur Banten. “Yang promosi 18 orang dari eselon IV ke III, sembilan orang dari staf ke eselon IV,” tukasnya. (Supriyono/RBG)