Gubernur Ngotot Pertahankan Honorer

Gubernur Banten Wahidin Halim

SERANG – Sementara itu di Pemprov Banten, Gubernur Wahidin Halim ngotot akan mempertahankan tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten. Bagi pria yang akrab disapa WH itu, Pemprov mampu membayar gaji para honorer.

“Para honorer masih dikasih honor sama kita,” ujar WH, Kamis (23/1). Kesepakatan antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat juga dinilainya masih dalam proses, belum pada keputusan.

Kata dia, Pemprov punya tenaga honorer sebanyak enam ribu orang. “Enam ribu orang, kita punya duit, kita gaji, kita gaji saja,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI itu akan sampaikan pertimbangan-pertimbangan agar tenaga honorer di Pemprov dipertahankan. “Enam ribu orang keputusannya dipecat, enggak mau. Saya gubernur. Saya bela. Mereka sudah kerja lama, kita pecat begitu? Ya enggaklah,” tandas WH.

Orang nomor satu di Banten ini mengatakan, Pemprov punya anggaran untuk menggaji para tenaga honorer. “Kalau perlu kita usulkan jadi ASN. SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji, masih sanggup,” ujarnya.

Ia mengatakan, gaji para tenaga honorer di Pemprov bervariasi antara Rp1,5 juta sampai Rp2 juta. Namun, APBD Provinsi Banten hanya mengalokasikan 18 persen untuk belanja pegawai.

“Keren. Di mana-mana 40 sampai 50 persen malah. Struktur APBD kita lebih tinggi untuk pembangunannya. Untuk belanja pegawai hanya 18 persen,” terang WH.

Jadi, lanjutnya, kalau enam ribu honorer itu digaji oleh Pemprov, ia masih sanggup. Penambahannya hanya sekira lima persen. “Masih sangat bagus struktur APBD-nya. Coba daerah lain, banyak yang habis untuk pegawai. Ini artinya intensitas pembangunan keren di Banten,” ujarnya.

Kata dia, tenaga honorer sudah lama di Pemprov. “Masa mau kita bunuh. Sudah punya anak istri,” tegasnya.

WH mengatakan, dulu ketika mau memangkas tenaga honorer, ia tertekan melihat masalah mereka. Seharusnya, bagi enam ribu honorer itu ia diangkat sebagai pejuangnya.

“Kalau dihitung-hitung dari analisis pekerjaan, cuma 1.500 yang bisa kita terima. Hasil kajian itu, tapi kan mereka ada kepala dinas honorer, ada yang eselon III honorer. Ada. Ada juga kepala dinas yang kayak honorer,” tutur mantan walikota Tangerang itu.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, kesepakatan penghapusan honorer itu hanya Komisi II dengan pemerintah. “Tadi saat paripurna ramai. Anggota meminta kepada pimpinan Dewan untuk mencabut keputusan tersebut,” ujarnya.

Kata dia, sejumlah anggota Dewan juga meminta agar kesepakatan itu dibatalkan. Bahkan, para Wakil Rakyat di Senayan itu meminta tenaga honorer kategori dua segera dilantik menjadi ASN.

“Kalau menurut saya pribadi ya tentu honorer ini harus dipikirkan masa depannya, terlebih mereka ini banyak yang sudah lebih dari sepuluh tahun mengabdi untuk pemerintah,” tutur politikus Partai Golkar itu.

Ia menilai, solusi saat ini tenaga honorer bukan dihilangkan karena pada kenyataannya banyak urusan dinas dan kementerian yang dikerjakan atau diperbantukan oleh honorer. (fin-nna/air/ira)