BANDAR LAMPUNG — Terkait pungutan liar (pungli) yang tengah diberantas Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya direspon cepat oleh Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Terkait ini, Ridho meminta Penjabat Sekretaris Provinsi Sutono membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan pungli, sebagai bagian upaya meningkatkan investasi.
Menurut Ridho program ini termasuk pelayanan publik yang menjadi fokus pembenahan pemerintahannya. Satgas ini memberi perhatian khusus terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melayani masyarakat dalam hal ini perizinan.
“Ini momentum yang bagus karena sejak awal dalam visi misi yang kami usung, pungli merupakan salah satu prioritas,” kata Ridho di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (14/11).
Pemberantasan pungli tercantum dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Ridho-Bachtiar. Menurut Ridho, provinsi berjuluk Sang Bumi Ruwai Jurai ini, unggul di bidang agroindustri.
“Namun sangat disayangkan, potensi agrobisnis Lampung yang sangat besar ini belum dapat dimaksimalkan karena terhambat infrastruktur yang kurang memadai, gangguan keamanan, dan berbagai pungutan liar, sehingga input produksi yang dibutuhkan yang masuk ke daerah perdesaan menjadi mahal,” kata Ridho.
Sebaliknya, hasil produksi yang dibawa ke luar desa membutuhkan biaya tinggi sehingga margin yang diterima petani menjadi kecil. “Oleh karena itu, gebrakan Presiden Jokowi ini sejalan dengan visi misi kami ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur,” kata Ridho.
Kesungguhan memberantas pungli dan mencipkatan iklim berusaha di Lampung berlangsung sejak Ridho dipercaya memimpin Lampung. Pengakuan itu diberikan Tempo Grup dan Frontier Consulting Grup melalui penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 2016 untuk kinerja pemerintah daerah, pada 22 September 2016.
IAI Award diberikan berdasarkan daya tarik atas kinerja pemerintah daerah dan pembangunan pada empat bidang yakni infrastruktur, investasi, pariwisata, dan pelayanan publik. Metodenya, pengumpulan data sekunder (desk reserach) dan data primer yang diperoleh melalui mystery calling.
Penyumbang poin terbesar Lampung menyabet IAI Award adalah dari penilaian geliat Investasi. Lampung bahkan menempati top lima daerah investasi terbaik dan 10 daerah yang dianggap fokus dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata. Keempat dimensi pembangunan tersebut yang menjadi penilaian untuk menjadi nominasi dan akhirnya Lampung menerima IAI Award. Menurut Ridho kepercayaan dan penghargaan itu harus dijawab di lapangan dengan tindakan nyata.
“Saya meminta semua SKPD terutama yang melayani perizinan segera berbenah, karena semua pelayanan publik sekarang amat transparan dan terbuka,” kata Ridho.
Lampung memiliki tujuh kawasan pengembangan investasi. Saat ini, Pemprov Lampung tengah menyusun masterplan investasi di Mesuji dan Way Pisang, Lampung Selatan guna mendorong pertumbuhan industri di Lampung.
“Kami tengah fokus pada tiga bidang pembangunan yakni industri, pertanian, dan pariwisata,” kata Ridho.
Hingga kini, ada beberapa investor yang datang dan berminat menanamkan modal. Untuk itu, Gubernur meminta agar infrastruktur jalan bisa segera dilaksanakan sehingga memperlancar iklim investasi. Sejumlah investor tertarik mengembangkan industri agrobisnis dan industri di luar pertanian seperti otomotif, dan industri baja. (ADVERTORIAL/Kemenpar RI)
