Gubernur WH Raih Penghargaan Perdana

0
954 views
PENGHARGAAN: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri memberikan penghargaan kepada Wakil Gubernur Andika Hazrumy yang mewakili Gubernur Wahidin Halim sebagai pembina K3 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (19/7) malam. FOTO: TIM LIPUTAN ARTP PEMPROV BANTEN

SERANG – Hampir tiga bulan memimpin Banten, sudah cukup bagi Gubernur Wahidin Halim meraih penghargaan pertamanya dari pemerintah pusat. Wahidin masuk dalam daftar gubernur sebagai peraih penghargaan pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)‎.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menakertrans Hanif Dhakiri pada Malam Anugerah K3 tahun 2017 di ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (19/7) malam. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim menerima penghargaan tersebut bersama sejumlah kepala daerah dari 16 provinsi lainnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Alhamidi membenarkan penghargaan yang diterima Gubernur Banten sebagai pembina K3 dari Kemenakertrans tahun 2017. “Penghargaan tersebut telah diterima oleh Pak Wagub, mewakili Pak Gubernur. Semoga tahun depan kembali meraih penghargaan yang sama,” kata Alhamidi kepada Radar Banten, Kamis (20/7).

Untuk mewujudkan kondisi kerja yang aman, sehat, serta lingkungan kerja yang bebas dari bahaya pencemaran lingkungan, kata Alhamidi, Pemprov Banten telah membentuk Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P). “Tugas DK3P memberikan saran kepada Gubernur, baik diminta maupun tidak dalam menghimpun dan mengolah data permasalahan-permasalahan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.‎ Penerapan K3 ini merupakan kegiatan utama dan memerlukan upaya bersama. Jadi, pemerintah akan terus-menerus bersama dengan dunia industri, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum berperan aktif dalam meningkatkan penerapan yang dimaksud sehingga dapat berjalan secara maksimal,” katanya.

“St‎ruktur keanggotaan DK3P Banten tidak hanya dari unsur pemerintahan, tetapi juga ikut di dalamnya dari serikat pekerja, organisasi pengusaha, organisasi di bidang K3 serta unsur akademisi,” sambung Alhamidi.

Alhamidi yang menjabat Ketua DK3P ini melanjutkan, sebelum menerima penghargaan tersebut, Pemprov Banten melalui Disnakertrans telah memberikan penghargaan zero accident kepada perusahaan di Banten, akhir Februari 2017.‎ Dari total 13.854 perusahaan yang ada di Banten, hanya 116 perusahaan yang mendapat penghargaan karena dinilai sudah memenuhi standar K3. “Perusahaan harus mengikuti standar yang ditentukan. Pemprov yang melakukan pembinaan,” ungkapnya.

Alhamidi menambahkan, standar K3 harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan, bahkan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. “Faktor terjadinya kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian atau human error, dan perusahaan tersebut belum menerapkan K3-nya seperti alat tanpa lisensi. Standar kita buat untuk memastikan alat tersebut aman,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, penghargaan ini diberikan untuk memotivasi kepala daerah yang telah berhasil membina K3 sehingga perusahaan di wilayahnya berhasil menerapkan program tersebut. “Dengan ini, kami juga mengharapkan perusahaan juga secara sungguh-sungguh memperhatikan K3 sehingga mampu meningkatkan aspek perlindungan pekerja, mutu kerja, dan produktivitasnya,” kata Andika usai menerima penghargaan.

Andika juga berterima kasih kepada perusahaan yang nyata-nyata sudah menyumbang terhadap diraihnya prestasi tersebut oleh Pemprov Banten. Menurut Andika, seyogyanya prestasi dimaksud adalah prestasi perusahaan yang telah sungguh-sungguh menjalankan aturan-aturan terkait keselamatan kerja para pekerjanya. “Kami kan pemerintah daerah sifatnya melakukan pembinaan. Prestasi ini tidak akan terjadi jika tidak ada kesadaran dan kerja sama dari perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri sebelum memberikan penghargaan mengingatkan pemerintah daerah dan industri agar mengutamakan perlindungan K3. “Salah satu indikator dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah peningkatan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” ujar Menaker.

Hanif mengungkapkan, data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016 mencatat telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus atau mengalami penurunan sebanyak 4,6 persen dibandingkan pada 2015 sebanyak 110.285 kasus. Penganugerahan K3 tahun 2017 yang diberikan meliputi kategori penghargaan nihil kecelakaan kerja, penghargaan SMK3, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, pembina K3 dan pemeduli P2HIV-AIDS di tempat kerja. (Deni S/RBG)