Gubernur WH: Tidak Mudah Lockdown

Suasana Terminal Pakupatan, Kota Serang, terlihat sepi dari kendaraan, Senin (30/3). Sejak merebaknya virus corona terjadi penurunan penumpang.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku mendapat banyak pertanyaan dari warga terkait bila Jakarta lockdown. Hanya saja, pria yang akrab disapa WH itu mengatakan perlu banyak pertimbangan untuk lockdown di Banten.

Ia mengatakan, Pemprov sedang membahas lockdown yang bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-19). “Saya membahas masalah lockdown bersama Kapolda Banten dan Danrem 064 Maulana Yusuf,” ungkap WH melalui rilis di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (30/3).

Kata dia, lockdown tidak sesederhana yang dibayangkan. Lockdown tidak sekadar menutup pintu dan menolak orang yang datang dari luar. Apalagi, Banten sudah terintegrasi dengan Jakarta. “Sehari-harinya orang Banten cari pekerjaan, cari upah, cari penghidupan ke ibukota (Jakarta-red),” tuturnya.

Mantan walikota Tangerang dua periode ini mengatakan, Banten-Jakarta daerah yang sudah menjadi kawasan yang terintegrasi. Sehingga pihaknya susah untuk memantau pergerakan, termasuk kultur, tradisi, dan kebiasaannya. “Kami sedang mencari formulasi. Format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat,” papar WH.

WH mengaku harus berhati-hati mengambil kebijakan lockdown dengan pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi. Ia tidak ingin lockdwon sampai menambah pengangguran baru di Banten. “Kalau mereka menganggur, apa yang mau mereka makan. Ada tanggung jawab negara di situ,” tegas mantan anggota DPR RI ini.

Dijelaskan, Tangerang disebut kota commuter karena orang Tangerang Raya bekerja dan cari makan di Jakarta. “Cari sesuap nasi pun di Jakarta. Ada simbiosis mutualisme antara daerah ini. Tiap hari, orang-orang dari Tangerang, Cilegon sehari-hari berbondong-bondong dengan mobilitas tinggi ke Jakarta. Sehari-hari pulang,” ujarnya.

Oleh karena itu, WH mengatakan, Pemprov menunggu sejauh mana Jakarta memperlakukan lockdown dan menutup pintu bagi warga Banten. Pemprov harus bersiap-siap secara ekonomi supaya tidak punya ketergantungan. Sedangkan, apabila melihat dari segi profesi dan pekerjaan, ketergantungan Banten kepada Jakarta masih sangat tinggi. “Posisi Banten juga sama dengan Jawa Tengah. Soal pulang mudik, setiap hari orang Banten pulang mudik. Tidak hanya dari transportasi bus dan kereta api, mereka juga menggunakan motor, lewat jalan-jalan, dan gang kecil. Ini tidak bisa dibendung,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, WH mengatakan, banyaknya orang dalam pemantauan (ODP) di Banten karena banyak orang Banten yang tinggal di Jakarta pulang kembali ke Banten. Demikian juga pasien positif corona yang ditemukan di Banten. “Kalau berobat mereka ke Jakarta. Mungkin penuh, mereka bergeser ke rumah sakit di Tangerang atau yang ada di Banten,” pungkas WH.

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Edy Sumardi Priadinata mengatakan, kebijakan lockdown merupakan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. “Itu semua kebijakan pemerintah daerah dan pusat,” kata Edy.  

Karantina wilayah, kata Edy, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 1, karantina kesehatan adalah upaya pencegahan dan menangkal keluar masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. “Bila kekarantinaan kesehatan diterapkan, pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah serta pihak lembaga terkait, wajib memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak,” kata Edy.

Hal tersebut  diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018. Hak-hak masyarakat harus dipenuhi berupa pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lain. “Itu diberikan selama karantina berlangsung,” ucap Edy.

Karantina kesehatan untuk melindungi masyarakat dari penyakit. “Diharapkan masyarakat Indonesia khususnya warga Provinsi Banten tidak latah dengan mengucapkan istilah lockdown dengan bercermin kepada beberapa negara yang sudah menerapkan yaitu Tiongkok, Italia, Inggris, dan Afrika Selatan, karena negara Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yaitu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan” tutur Edy. (nna-mg05/alt/ags).