Gugatan Ditolak Panwaslu Kota Serang, Agus-Samsul Akan Layangkan Sengketa ke PTUN

SERANG – Setelah melakukan lima kali musyawarah sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang, gugatan dari pasangan jalur perseroangan Agus Irawan Hasbullah – Samsul Bahri dinyatakan ditolak secara keseluruhan oleh Panwaslu Kota Serang, Sabtu (3/3), di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang. Untuk itu, paslon ini akan melayangkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Panwaslu Kota Serang, setelah mengkaji 6 saksi baik dari pemohon maupun termohon termasuk mengkaji bukti-bukti dukungan dan keterangan-keterangan. “Hasilnya kami menolak secara keseluruhan,” kata Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono usai melakukan musyawarah sengketa Pilwakot Serang 2018, di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu (3/3).

Pasalnya, setelah melakukan kajian dan menggali lebih dalam dari saksi, keterangan dan bukti-bukti yang diserahkan ke Panwaslu Kota Serang, Rudi menilai KPU Kota Serang telah melakukan prosedur yang sudah ada. “Kami gali apakah ada ketidaksesuaian atau tidak. Permasalahannya  tidak keluar dari situ. Kami galinya di situ saja tidak kemana-mana,” terangnya.

Keputusan yang secara keseluruhan ditolak ini, Rudi menyatakan pihak pemohon dipersilakan untuk memakai jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  Pada kegiatan musyawarah ini, Agus Irawan Hasbullah tidak tampak hadir mengikuti keputusan sengketa, yang diwakilkan kepada pengecaranya. Begitu juga Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin tidak hadir, yang diwakilkan oleh Divisi teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabruri.

Pasangan jalur perseorangan Agus Irawan Hasbullah – Samsul Bahri melaporkan gugatan sengketa Pilwalkot Serang 2018. Pihaknya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Serang pada pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan jalur perseorangan, Jumat (9/2). Pada waktu itu, Agus melayangkan keberatan adanya hasil verfak tersebut.

Pengecara Paslon Agus-Samsul atau pemohon, Iwan Ridwan Panwikarta mengungkapan, putusan Panwaslu Kota Serang yang menolak secara keseluruhan gugatan, dinilai tidak substansif. “Saya paham betul, mereka bukan hakim. Mereka hanya melakukan musyawarah,” terangnya, Sabtu (3/3).

Dilihat dari sudut hukum, kata dia, pengadilan atau hakim harus mengadili dan diadili. Keputusan yang disampaikan Panwaslu Kota Serang banyak yang dianggap tidak adil dan merugikan pihak Agus-Samsul. Alasan itu, pihaknya akan meneruskan gugatan sengketa Pilwalkot Serang ini ke PTUN.

“Memang benar verifikasi faktual yang harus diuji itu caranya. Saya minta data. Harusya sesuai data diperlihatkan secara terbuka hari itu. Ketika kami minta data (KPU Kota Serang-red) hari itu, juga harusnya dikasih data,” tuturnya.

Karena tidak memperlihatkan hasil, Ia mengatakan “Segera saya ajukan keberatan ke pengadilan tinggi. Setelah tiga hari diterimanya salinan keputusan. Di pengadilan, saya mendebat juga. Mereka di sini (Bawaslu-red) hanya musyawarah saja,” ungkapnya.

Divisi Teknis KPU Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengatakan siap menerima sikap dari pemohon. Ia pun siap membuka fakta dipersidangan dengan pembuktian dan kesaksian yang dipertimbangkan nanti di PTUN.

Pada musyawarah yang dihelat di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, Sabtu (3/3), putusan Panwaslu Kota Serang sangat objektif dan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan serta barang bukti dan kesaksian. “Mereka (pemohon-red) saksi enam, kami juga enam. Mereka bukti sebelas, kami dua puluh tiga. Itu pasti dipertimbangkan oleh hakim musyawarah,” terangnya, Sabtu (3/3).

Menurut Fierly, tidak ada yang ditutup-tutupi pada seluruh tahapan Pilkada Kota Serang. Termasuk tahapan verifikasi faktual. “Ya kalau dari proses awal, dari perbaikan Desember-Januari kemarin, seluruh proses verfak dilakukan terbuka. Hadir Panwaslu juga. Media juga boleh meliput,” paparnya.

Untuk itu, Fierly melihat tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Serang. Tidak ada juga pelanggaran kode etik dan lainnya, karena semua kegiatan dilakukan secara transparan tanpa ditutup-tutupi.

“Kecuali dilakukan tertutup, terus dibatasi, moto dilarang, ini kan tidak. Kami membuka semuanya. Pagi sampai malam tidak ada yang ditutupi,” tandasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).