Guru Besar Untirta Tersangka

0
1398

JAKARTA – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya resmi menyematkan status tersangka kepada Profesor Sudadio. Guru besar Untirta itu dituduh terlibat pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan, Kabupaten Tangerang.

Selain Sudadio, penyidik menyeret empat orang lainnya sebagai tersangka. Kelimanya disangka melanggar Pasal 263 KUH Pidana Ayat (1) dan (2) atau Pasal 93 jo Pasal 60 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Pol Yusri Yunus mengatakan, kasus ini terkait masalah take over STIE Kediri menjadi STIH Painan di Tangerang. “Lima orang ini saling berhubungan yang mengatur perubahan STIE Kediri di-take over ke Painan yang ada di Tangerang dengan memalsukan surat SK Mendikbud,” kata Yusri seperti dilansir detikcom, Sabtu (1/5).

Menurut Yusri, pihak yayasan telah menyiapkan sejumlah uang untuk memuluskan pemalsuan SK dalam pengambilalihan STIE Kediri ke STIE Painan. “Rp1,3 M yang harus disiapkan oleh Yayasan Provinsi Painan untuk bisa meluluskan itu semua, dibayar 3 tahap,” bebernya,

Namun, saat proses take over, SK Mendikbud dipalsukan demi meloloskan kampus hukum dan program doktoral. Pada 17 Febuari 2021, Biro Hukum Kemendikbud-Ristek melaporkan Profesor Dr Sudadio dan kawan kawan atas tuduhan pemalsuan dokumen.

Sementara Sudadio mengaku heran atas penetapannya sebagai tersangka.

“Saya demi Allah-Rasulullah, 100 persen saya tidak tahu-menahu proses pendirian dan sampai terbit SK. Apalagi saya mencatut nama menteri. Kalau mencatut itu ada dua macam, mengatasnamakan atau memalsukan tanda tangan, sama sekali nggak. Bodoh benar saya diberi Tuhan (gelar-red) profesor kok bisa seperti itu,” kata Sudadio.

Dia menuturkan, permintaan bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan itu terjadi pada Desember 2019. Pada Oktober 2020, Sudadio mendengar ketua yayasan akan membuka Universitas Painan. Tetapi, proses pembuatan dokumen tidak dilibatkan. Januari 2021, pihak yayasan menunjuknya sebagai Plt Ketua STIH Painan.

“Proses membuat dokumen segala macam tidak pernah terlibat, saya tidak pernah dilibatkan, diikutkan, tapi dengar memang, dan saya saat itu ditunjuk sebagai ketua bayangan STIH. Itu katanya dibeli dari Jawa Timur dan itu pun saya tidak tahu. Harga segala macam, saya tidak tahu,” katanya.

Sudadio menyebut nama Nining sebagai orang yang dipercaya oleh  Patwan Siahaan selaku ketua yayasan untuk mengurus SK dari Dikti.

“SK itu Ibu Nining terima dari Dikti. Dan Bu Nining memberikan SK itu ke Pak Patwan. Harusnya ini harus digali dalam-dalam siapa yang membuat, siapa yang menerima sesungguhnya,” bebernya.

Namun kedok Nining terbongkar setelah diketahui SK yang diberikan ke yayasan ternyata palsu. Kepada yayasan ia mengaku sebagai konsultan.

Yayasan yang tidak tahu soal SK izin operasional palsu ternyata telah mendaftarkan SK itu ke kementerian. Prof Sudadio, yang bertugas sebagai Plt Ketua STIH Painan, memberikan paraf dan tanda tangan pada proses dokumen pengajuan operasional.

“Dasar Dikti melaporkan saya itu adalah tanda tangan surat itu. Padahal surat itu adalah prosedur yang benar. Yang benar di sini ada dua dampak. Kalau didaftarkan artinya perguruan akan legal kalau SK-nya benar. Kalau tidak didaftarkan walau SK-nya benar tetap tidak legal. Dengan pendaftaran ini, masyarakat diuntungkan, ada penyelidikan dugaan SK palsu,” kata Sudadio.

Awalnya, Nining mengaku bekerja di Dikti. Namun, saat SK tersebut palsu, Nining mengaku sebagai konsultan.

“Setelah ketahuan SK palsu mengaku konsultan bersama tim. Saya nggak tahu mereka-mereka itu,” tuturnya.

Tak lama, perwakilan Kemenkdibud mendatangi STIH untuk meminta klarifikasi. Setelah didesak, Nining akhirnya bersedia berbincang dengan perwakilan Kemendikbud di sebuah ruangan.

Hampir berbincang setengah jam, perwakilan Kemendikbud dan Nining pamit tanpa memberi informasi kepada pihak STIH Painan.

“Tanpa memberi tahu, tanpa ada berita acara. Apa hasil penyelidikannya ke STIH terkait dugaan SK palsu itu. Tahu-tahu terakhir Biro Hukum melaporkan. Yang terlapor saya dengan Pak Patwan,” ujarnya.

Terpisah, Humas Untirta, Veronica Dian Faradisa mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Universitas Painan. “Untuk itu biarlah kasus ini sepenuhnya menjadi ranah pihak Kemendikbudristek dan penegak hukum dalam penyelesaiannya,” katanya.

Namun, terkait jabatan Sudadio sebagai Ketua STIH Painan, Veronica mengaku Untirta belum pernah menerima permintaan izin dari Sudadio. “Kasus ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Untirta,” terangnya.

Terpisah, Rektor Untirta Prof Fatah Sulaiman enggan mengomentari kasus yang menimpa salah satu dosen Untirta. “Saya sudah berikan kewenangan kepada humas. Enggak perlu saya yang komentar,” kilahnya. (dtc-fdr/nda)