Guru Honorer Perlu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

SERANG – Setiap pekerja memiliki risiko kecelakaan kerja, termasuk guru. Karena itu, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Banten Eko Nurgiyanto menginginkan semua guru di Banten mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sinergi antara BPJAMSOSTEK dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bangen, kata Eko, merupakan salah satu upaya untuk memberikan awareness kepada guru tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“PGRI memberikan awareness, membangun kesadaran. Kadang-kadang kita baru sadar setelah terjadi risiko. Tapi bagaimana membangun kesadaran sebelum terjadi risiko. Itu tugas yang sangat baik,” kata Eko pada acara Focus Group Discussion BPJS Ketenagakerjaan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten tentang Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN di Provinsi Banten, Rabu (22/7). Hadir pada acara itu Asisten Deputi Direktur Wilayah Bidang Kepesertaan BPJAMSOSTEK Didi Sumardi dan Ketua PGRI Banten Muhtadi bersama pengurus.

Eko yang dibesarkan dari keluarga pendidik mengakui seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Bahkan seorang guru harus pergi ke tempat mengajar dengan lokasi yang cukup jauh.

“Bapak saya seorang guru. Dulu beliau pergi mengajar mengendarai sepeda dengan jarak hingga belasan kilometer. Saat itu gajinya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebulan,” ungkap Eko.

Guru saat ini pun, lanjut dia, perjalan pulang pergi ke sekolah memiliki risiko kecelakaan kerja. Termasuk para pekerja lainnya.

“Kecelakaan kerja itu pasti terjadi. Tapi kita tidak tahu menimpa siapa dan kapan waktunya. Kami hadir memberikan perlindungan kepada pekerja. Manfaatnya besar. Biaya pengobatan yang kami berikan sampai ratusan juta hingga mencapai satu miliar lebih untuk satu kasus kecelakaan kerja,” ungkap Eko.

Manfaat lainnya yaitu beasiswa untuk dua anak bila peserta BPJAMSOSTEK meninggal dunia. “Iuran cuma Rp16.800 per bulan. Kami memberikan mamafaat besar karena bersifat gotong royong. Ada cross funding,” ungkap Eko.

Pada kesempatan itu, Ketua PGRI Banten Muhtadi mengungkapkan, pengurus PGRI sudah menjadi peserta BPJAMSOSTEK untuk tiga bulan ke depan. “Dana iuran dari pribadi kami, tidak mengambil dana dari pemerintah. Semoga bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota untuk peduli kepada dirinya sendiri,” ungkap Muhtadi.

Kata dia, PGRI peduli dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang honor. Di kabupaten dan kota mungkin sudah ada yang masuk BPJAMSOSTEK. “Tapi bagi yang belum, kami akan roadshow untuk menyosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Bayar iurannya sedikit, anggap saja tolak bala,” katanya

Dengan iuran Rp16.800 per bulan, lanjut Muhtadi, bila meninggal akan mendapatkan santunan Rp42 juta. Bila kecelakaan kerja akan mendapatkan biaya perawatan. “Namun bukan itu yang kami harapkan. Kami punya prinsip itu sebagai tolak bala. Apabila kita sudah berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Bila ada masalah, insya Allah husnul khotimah,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, Di Banten ada sekira 12.000 huru honorer. Program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK sangat bermanfaat dan melindungi mereka dari dampak sosial kecelakaan kerja. (aas)