Hadapi Perlambatan Ekonomi, Pemprov Banten Diminta Inovatif

SERANG – Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun ini melambat dibandingkan 2018. Perlambatan ekonomi diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) akan terus terjadi hingga 2020.

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi 2020, Pemprov Banten diminta untuk melakukan terobosan baru yang inovatif di bidang industri, serta melakukan penelitian dan pengembangan (research and development) terkait kebijakan investasi.

Hal itu diungkapkan Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana, saat menjadi narasumber diskusi tentang Perekonomian Banten 2020 yang digelar Fraksi PKS di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, KP3B, Selasa (17/12).

Kepala BPS Banten Adhi Wiriana (tengah) dan dua narasumber lainnya saat diskusi yang diadakan Fraksi PKS DPRD Banten, Selasa (17/12).

Adhi memaparkan, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2019 akan terulang hingga 2020. Bila Pemprov Banten tidak mempersiapkan diri menghadapinya maka perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan akan semakin parah. “Meski perlambatan ekonomi tahun depan akan dihadapi semua daerah, kita ingatkan dari sekarang agar Pemprov Banten cepat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapinya,” katanya.

Dikatakan Adhi, setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan Pemprov Banten. Pertama, melakukan inovasi di bidang industri. Kedua, melakukan penelitian dan pengembangan terhadap iklim investasi. “Harus ada inovasi dan melakukan penelitian untuk menghadapi perlambatan ekonomi 2020. Sebab perkembangan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok,” bebernya.

Ia menyebut, salah satu inovasi yang harus dilakukan Pemprov Banten adalah mendorong industri kreatif tumbuh di kalangan masyarakat khususnya lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi. “Pemprov harus memfasilitasi anak-anak muda menjadi pelaku ekonomi kreatif. Sehingga ekonomi tetap tumbuh,” jelasnya.

Bila itu berhasil dilakukan, akan ada ribuan pelaku ekonomi kreatif baru yang menggerakkan industri kreatif. “Lulusan SMK/SMA dan sarjana jangan diarahkan menjadi buruh, tapi bagaimana menjadi pelaku ekonomi kreatif,” paparnya.

Ada banyak peluang untuk pelaku ekenomi kreatif membuka usahanya di antaranya bidang kuliner maupun jasa. “Untuk bidang lainnya, ini harus dilakukan riset. Sudah saatnya kebijakan pemerintah daerah berbasis penelitian,” paparnya.

Berdasarkan data BPS Banten, pertumbuhan ekonomi Banten pada Triwulan III (Juli-September) 2019 mencapai 5,41 persen. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2018, ekonomi Banten tumbuh mencapai 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III lebih baik dari Jawa Barat (5,14 persen), Jawa Timur (5,32 persen), namun masih di bawah Jawa Tengah (5,66 persen), DIY (6,01 persen) dan DKI Jakarta (6,07 persen).

“Ekonomi Banten selama ini ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap bruto. Bila pemprov melakukan inovasi dan menjaga iklim investasi tetap kondusif tahun depan, maka ekonomi tetap bisa tumbuh atau minimal tidak mengalami penurunan,” urai Adhi.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Banten tahun depan masih sulit menembus angka 6 persen seperti DKI Jakarta maupun Jogjakarta. Pertumbuhannya diperkirakan pada rentang 5,4 hingga 5,8 persen.

“Lambatnya laju perekonomian itu disebabkan beberapa risiko dan tantangan ekonomi global dan domestik antara lain potensi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, penyesuaian upah minimum pada awal tahun, dan masih wait and see para pelaku usaha,” katanya.

Ia menyarankan Pemprov Banten untuk melakukan percepatan pertumbuhan perekonomian Banten dengan mendorong konsumsi rumah tangga agar tetap kuat dengan menjaga tingkat inflasi yang stabil, serta mempertahankan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, melakukan pembenahan regulasi perizinan investasi ke Provinsi Banten. “Pemprov bersama pemerintah pusat harus meningkatkan daya saing industri unggulan yang tercakup dalam Roadmap Indonesia 4.0,” pungkasnya.

Untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi 2020, tambah Erwin, pihaknya juga telah menyusun sejumlah langkah inisiatif yang akan dilakukan tahun depan. Yakni memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk secara bersama mengawal stabilitas harga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemudian mendorong terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti kopi, dan cokelat. “Inisiatif lainnya adalah mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah agar lebih berdaya saing melalui program kemandirian ekonomi pesantren, pemanfaatan zakat dan wakaf,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom yang juga menjadi narasumber diskusi mengatakan, peluang ekonomi di Banten cukup banyak namun belum semuanya digali dengan optimal. Saat ini, Pemprov Banten terus berupaya meningkatkan perekonomian masayarakat, salah satunya melalui UMKM. “UMKM terus kita kembangkan. Ada program-program dalam rangka peningkatan produk UMKM harus masuk ke segmen pasar. Dan itu dikelola Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.

Ia menambahkan, perlambatan ekonomi tahun depan yang diprediksi BPS dan BI memotivasi Pemprov untuk melakukan pembenahan di berbagai bidang dan melakukan berbagai inovasi di bidang industri. “Iklim investasi di Banten sejauh ini masih kondusif, dan itu akan kita pertahankan hingga tahun-tahun depan,” papar Muhtarom. (den/alt/ags)