Harapan Warga di HUT ke-20 Provinsi Banten

0
322 views
Kartika penjual kue surabi Kota Serang saat memasak kue surabi untuk melayani pembeli, Senin (5/9).

Tak Tersentuh Program Bantuan Pemerintah

Pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) masih isapan jempol. Tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemekaran Provinsi Banten selama 20 tahun. Usaha kue surabi milik Kartika (39) di Jalan Raya Banten, Lingkungan Unyur, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang tak pernah tersentuh program pemerintah.

LAPORAN: FAUZAN & BAYU

Lapak reyot berbahan kayu, bambu dan beratap plastik, berukuran dua kali tiga meter persegi menjadi perhatian. Kepulan asap dari percikan api, berbahan bakar kayu membuat sekeliling lapak berwarna hitam dan kusam.

Kuat bising suara mesin terdengar dari kendaraan yang hilir mudik. Menandakan posisi lapak jajanan khas Sunda dan sebagian besar pula Jawa itu hanya beberapa senti meter saja berada di pinggir jalan ke jalur Kawasan Kesultanan Banten di Kecamatan Kasemen. Itu berlangsung sejak tahun 2000.

Penjual kue surabi, Kartika terlihat lincah mangaduk adonan yang terdiri dari tepung dan kelapa. Setelah tercampur, adonan itu dimasukkan ke empat tungku tanah liat yang dibuat khas untuk cetakan kue surabi. Tak membutuhkan waktu lama, kue surabi itu bisa disajikan. Begitu berulang.

Tiap hari, tak kurang dari lima liter adonan habis. Miliki dua varian rasa. Manis dan original. Mampu memanjakan lidah para pelanggan yang berasal di sekitar Kelurahan Unyur dan pelancong ke pemakaman Sultan Hasanudin Banten, bahkan hanya sekadar lewat ke area tersebut.

Sayangnya, 20 tahun usaha Kartika yang melanjutkan jejak ibunya itu belum pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Termasuk bantuan permodalan yang kerap kali dikampanyekan di mana mendorong dan menciptakan peluang usaha kecil menengah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kendati demikian, Kartika dan ibunya tetap berusaha agar dari hari ke hari, usahanya bisa berlangsung untuk menghidupi keluarganya. “Belum pernah dapat bantuan. Paling juga ada yang nanya-nanya KTP (Kartu Tanda Penduduk-red) setelah itu hilang lagi,” ujar Kartika saat berbincang dengan Radar Banten, Senin (5/10).

Kartika mengaku ingin mengembangkan usahanya. Tapi, karena terkendala modal akhirnya hanya melanjutkan usaha ibunya tersebut. “Modalnya pas-pasan. Buat biaya hidup dan nyambung usaha lagi. Mau bagaimana,” katanya.

“Saya enggak tahu kalau soal bantuan dari pemerintah. Tapi, dari dulu belum pernah ada. Saya sudah dua tahun lebih bantu ibu saya. Tapi belum pernah ada,” tambah Kartika.

Kartika berharap, ke depan mengembangkan usahanya. Menurutnya, selain membutuhkan lapak layak, dirinya akan berusaha menambah varian rasa dari surabi yang kini banyak dikembangkan.

BANTUAN AIR BERSIH

Tak pernah tersentuh program bantuan pun dirasakan selama Provinsi Banten berusia 20 tahun. Sejumlah lingkungan di Kota Cilegon masih kerap menjadi langganan bencana kekeringan.

Mirisnya, selama ini, masyarakat yang alami kekeringan itu tak kunjung mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Provinsi Banten, baik dalam bentuk program maupun bantuan air bersih.

Kondisi itu dirasakan oleh warga di Lingkungan Gunung Penawen, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Sawiah saat mengambil air bersih ke dalam jeriken, kemarin.

Setiap tahun warga yang tinggal di dataran tinggi perbukitan itu alami kesulitan air bersih, khusus saat musim kemarau. Sumur dan sungai yang menjadi andalan masyarakat kering akibat kemarau.

Untuk bisa mendapatkan air, masyarakat paling tidak harus berjalan kaki membawa galon atau jeriken menuju titik mata air sejauh 3,5 kilometer. Jarak itu dirasakan semakin berat karena medan yang menanjak.

Warga harus sabar antre, karena mata air itu hanya berupa cekungan kecil, sehingga masyarakat harus mengisi galon dengan air sedikit demi sedikit.

Sawiah, salah satu warga mengaku merasakan kesulitan itu setiap tahun selama berbulan-bulan. “Susah pak, nunggu bantuan enggak datang-datang,” tutur Sawiah.

Sawiah mengaku berkata apa adanya, karena selama ini bantuan air bersih tak kunjung datang dari pemerintah. “Mau dibagus-bagusin juga gimana, emang gak ada bantuan,”  ujar Sawiah.

Hal senada diutarakan oleh Nurbaeti. Menurutnya, masyarakat selalu alami kesulitan air bersih selama kemarau. Kondisi itu diperparah oleh pandemi karena masyarakat pun semakin sulit akibat kondisi ekonomi.

“Kalau mau beli satu jeriken Rp5 ribu. Sekarang lagi susah gara-gara corona itu pak,” ujarnya.

Sawiah dan Nurbaeti berharap ada solusi dari pemerintah menyikapi persoalan tersebut agar masyarakat tak lagi alami kesulitan air bersih saat kemarau. (*)