Hasil Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Tinggal Dipilih Gubernur

SERANG – Hasil seleksi terbuka atau open bidding jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama sudah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Calon Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tinggal dipilih oleh Gubernur Wahidin Halim.

Panitia Seleksi (Pansel) sudah mengumumkan hasil open bidding dua jabatan tersebut. Berbeda dengan pengumuman-pengumuman hasil open bidding sebelumnya yang hanya menampilkan tiga besar calon kepala dinas. Kali ini, Pansel membeberkan seluruh nilai pejabat yang mengikuti seleksi tersebut.

Dalam pengumuman Nomor 106-Pansel.JPTP/2019 tertanggal 14 November 2019 tertulis peringkat pertama untuk jabatan Kepala DPUPR diduduki Moch Tranggono dari Kementerian PUPR dengan nilai 88,50. Kemudian disusul Cucu Suhara dengan nilai 71,56, Helmy Nuddin Zein dengan nilai 71,46, dan Yan Jungjung 71,15 yang ketiganya berasal dari internal Pemprov Banten.

Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Ketapang, posisi pertama diisi Aan Muawanah dengan nilai 82,76 dari Pemprov Banten. Kemudian Asep Mulya Hidayat dengan nilai 77,10 dari Pemprov Banten, Aan Kusdinar 74,84 dari Pemprov Banten, Yepi Suherman 73,39 dari Pemkot Tangsel, dan Sobirin 71,84 dari Pemprov Banten.

Sementara itu, untuk jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dilelang ulang lantaran hanya satu orang yang memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Untuk itu direkomendasikan untuk dilakukan seleksi ulang.

Ketua Pansel JPTP Al Muktabar mengaku pihaknya mengumumkan hasil open bidding setelah mendapat koreksi dari KASN. “Semua transparan berdasarkan kapasitas,” ujar Al Muktabar kepada Radar Banten, Minggu (17/11).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekda Banten ini mengatakan, kapasitas Pansel mengantarkan tiga besar. Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menetapkan satu dari tiga besar.

Al mengaku Pansel sudah fair sesuai tahapan. “Kalaupun ada laporan dari masyarakat, kami terima,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten yang juga salah satu anggota Pansel Komarudin mengaku belum tahu kapan seleksi terbuka untuk jabatan Kepala DPMPTSP  dan BPBD akan diulang. Namun, mantan Pj Bupati Tangerang ini memperkirakan dalam waktu dekat atau paling lambat Desember nanti, open bidding untuk dua jabatan itu akan kembali dibuka.

Komarudin berharap para pejabat yang tidak memenuhi standar kompeten tidak ikut lagi dalam lelang jabatan yang sama. “Ya kalau ikut juga percuma, tidak akan lolos,” tegasnya.

Kata dia, kesimpulan tidak memenuhi standar kompetensi itu didapat dari akumulasi berbagai tahapan seleksi yang harus diikuti para pelamar. Untuk jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala DPMPTSP, hanya satu orang yang memenuhi standar. Padahal, Pansel harus menyodorkan tiga nama kepada Gubernur Banten selaku pejabat pembina kepegawaian untuk dipilih salah satu sebagai pejabat definitif. “Jadi tiga-tiganya harus memenuhi standar kompetensi. Bukan hanya satu, karena kita tidak tahu mana yang akan dipilih Pak Gubernur,” terangnya. (nna/alt/ags)