Ilustrasi jalan rusak di Kabupaten Serang.

SERANG – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Serang. Hal itu dibuktikan dengan hasil reses anggota DPRD yang diserahkan kepada Pemkab Serang pada sidang paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Serang masa persidangan kedua tahun 2017-2018 kepada Pemkab Serang si ruang paripurna, Rabu (14/3).

Laporan hasil reses disampaikan perwakilan masing-masing daerah pemiihan (dapil). Seperti yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Serang dapil IV Supiyanto yang menyatakan, infrastuktur masih menjadi persoalan mendasar di masyarakat. Hasil reses yang dilakukan Supiyanto, banyak masyarakat mengeluhkan kondisi kerusakan jalan poros desa. “Kalau jalan kabupaten, tidak begitu banyak. Kebanyakan jalan desa (yang dikeluhkan-red),” ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain infrastuktur, lanjutnya, banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ketersediaan penerangan jalan umum (PJU). Katanya, beberapa akses jalan masih gelap gulita pada malam hari. “Ada kekhawatiran masyarakat jika kondisi jalan gelap,” ujarnya.

Wakil Rakyat asal Anyar ini pun berharap, hasil reses bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab. Ia mengaku, akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga dapat direalisasikan oleh Pemkab. “Kita juga kan ada komisi-komisi yang memiliki rekanan kerja OPD. Nanti kita komunikasikan,” tandasnya.

Keluhan serupa terkait hasil reses dipaparkan perwakilan anggota DPRD lainnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Pandji Tirtayasa tidak menampik persoalan infrastuktur masih mendasar di Kabupaten Serang. Peraturan Daerah (Perda) Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dibentuk Pemkab, kata Pandji, diprioritaskan untuk pembangunan jalan yang berstatus jalan kabupaten. “Kebanyakan yang diajukan (saat reses-red) itu jalan desa,” katanya.

Meski begitu, pihaknya lebih fokus membangun jalan poros kabupaten. Dari 460 kilometer jalan yang rusak, pihaknya berhasil menuntaskan pembangunan jalan sepanjang 200 kilometer dengan sistem betonisasi. “Kita targetkan lima tahun selesai. Masih ada waktu tiga tahun lagi,” ujar mantan bakal calon walikota periode 2008 ini.

Terkait pembangunan jalan desa, lanjut Pandji, sudah dialokasikan melalui anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Pemkab masih memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten. “Tapi, mungkin tidak cukup (dana desa-red), jadi mereka memohon kepada pemerintah, itu wajar saja,” terang Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) Banten ini.

Pandji berjanji untuk memperhatikan hasil reses dari anggota DPRD. Jika anggaran untuk pembangunan jalan kabupaten ada kelebihan, tidak menutup kemungkinan akan dialokasikan untuk pembangunan jalan desa. “Kita juga melihat jalan poros desa itu agak strategis,” pungkasnya. (Rozak/RBG)

 

BAGIKAN