Hingga Agustus, Pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rp1,79 Triliun

0
166 views
Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif (Foto: HO BPJS Ketenagakerjaan)

SERANG – Pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan di Banten  periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar Rp1.799.034.408.473 dengan 136.666 kasus.

Jaminan tersebut terdiri atas jaminan hari tua (JHT)  Rp1.656.493.663.117 (110.604 kasus, jaminan kematian  (JKM) Rp35.447.626.752 (989 kasus), jaminan pensiun (JP) Rp18.971.057.306 (15.479 kasus),  jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada peserta penerima upah Rp 86.810.988.426 (9.537 kasus), jaminan kecelakaan kerja (JKK) kepada peserta bukan penerima upah (JKK BPU) Rp142.602.141 (13 kasus),  dan JKK jasa konstruksi Rp1.168.470.732 (44 kasus).

Hal itu disampaikan Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Banten Eko Nugriyanto pada Webinar Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Selasa (22/9). Webinar diikuti oleh perwakilan perusahaan, pimpinan rumah, dan serikat pekerja/serikat buruh. Narasumbernya antara lain Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif, Depdir Bidang Pengaduan & Layanan Elektronik BPJAMSOSTEK Subari, dan Dr Radite Nusasenjaya,MKK, SpOK (dokter spesialis Okupasi)

Pada kesempatan itu, Eko juga menyampaikan bahwa BPJAMSOSTEK Banten telah dan sedang melakukan pemdampingan untuk kasus jaminan kecelakaan kerja (JKK)/ return to work (RTW).

“Sampai dengan periode 31 Agustus 2020  sebanyak 67 kasus , 48 kasus sembuh dan kembali berkerja, 19 masih perawatan. Untuk kasus sembuh yaitu 30 kasus cacat anatomi, 15 kasus cacat fungsi, dan 3 kasus sembuh tanpa cacat,” ungkap Eko.

Mengenai webinar sosialisasi manfaat program BPJAMSOSTEK, Eko menjelaskan bahwa maksud dan tujuan acara tersebut untuk meningkatkan engagement serikat pekerja/serikat Buruh. Yaitu menumbuhkan awareness serikat pekerja/serikat buruh, perusahaan, dan pusat layanan kecelakaan kerja (PLKK)/pusat layanan kembali kerja (PLKB), pemberi kerja, PLKK/PLKB, serikat pekerja/buruh dan stakeholder dapat mengetahui informasi terkini tentang manfaat, perlindungan/pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pembentukan pemahaman dan persamaan persepsi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan berserta penerapan regulasi BPJS Ketenagakerjaan kepada serikat pekerja dan mitra kayanan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap peran aktif serikat pekerja untuk perlindungan pekerja di Provinsi Banten, agar memastikan seluruh perusahaan di Provinsi Banten telah mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Eko.

Pada kesempatan itu, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif mengungkapkan masalah pelayanan.

“Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik maka perlu dibenahi dengan meminta masukan-masukan dari peserta apa yang perlu ditambah sehingga komunikasi antar kedua pihak bisa lancar. Masukan tidak hanya dari pihak perusahaan peserta dan rumah sakit yang ditunjuk saja, juga dari pihak BPJAMSOSTEK sendiri, sehingga mendapatkan masukan berharga untuk memperbaiki pelayanan,” katanya. (aas)