SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar unjuk rasa di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (10/9). Mereka kecewa terhadap Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam memimpin negara ini.

Aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut, sekitar pukul 14.30 WIB. Aksi dimulai dengan teriakan yel-yel dan membentangkan poster. Selain itu, perwakilan mahasiswa melakukan teatrikal yang menggambarkan kesusahan masyarakat di tengah terpuruknya perekonomian di bawah pemerintah Jokowi-JK.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang Subhan Fauzi mengatakan, memasuki tahun ke empat pemerintahan Jokowi-JK banyak persoalan yang belum terselesaikan. “Kami tegas menagih janji kampanye Jokowi JK dalam kampanye,” ujarnya.

Kondisi saat ini persoalan muncul karena kebijakan yang dikeluarkan mengakibatkan rakyat semakin tergeletak di dalam kemiskinan dan ancaman perpecahan. Mirisnya, dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah terkesan selalu mempertimbangkan aspek menjaga elektabilitas atau mempertahankan keterpilihan partai politik. “Hiruk pikuk dan gonjang ganjing berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini seperti menunjukkan pertunjukan kocak, ramai, tapi substansinya tidak berujung pada apa yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” katanya.

“Sepekan terakhir kondisi rupiah terus mengalami pelemahan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tim ekonomi pemerintah dalam mengantisipasi menguatnya nilai dolar yang merupakan dampak dari kondisi global perekonomian,” sambung pria yang akrab  disapa Enzi.

Kemudian, kata dia, lesunya pertumbuhan perekonomian rakyat karena ketergantungan dengan impor.

Selanjutnya, belum lama ini, rakyat Indonesia yang mayoritas muslim seperti menjadi kaum minoritas. Pengaturan suara azan oleh pemerintah sebagai bentuk pengekangan era baru dalam menjalankan kebebasan beragama. “Realitasnya, azan yang dimaknai seruan dan ajakan untuk menghadap Sang Pencipta, tidak lain realisasi dari butir Pancasila, sila pertama ini terkesan dibatasi pemerintah,” katanya.

“Pemerintah harus tegas. Mengkaji ulang kebijakan pembatasan pengeras suara azan,” sambungnya.

Kata dia, kondisi diperparah dengan keberadaan tenaga kerja asing yang datang bersamaan investasi proyek-proyek strategis nasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu berbuat banyak dihadapan investor asing yang masuk ke Indonesia. “Investasi berorentasi pada proyek semata tanpa berbasis pemberdayaan masyarakat. Akhirnya rakyat miskin tidak merasakan dari buah kebijakan investasi pemerintah,” katanya.

Sekretaris HMI Cabang Saefudin mengatakan, selain kondisi ekonomi mengalami kemandegan. Persoalan lainnya muncul misalnya kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi terancam. “Rakyat seperti dibungkam tidak boleh kritis terhadap pemerintah. Fakta ini dapat dilihat dibiarkannya kelompok rakyat untuk menolak gerakan-gerakan yang sebenarnya kritik atau obat bagi jalannya pemerintahan,” katanya

“Kami menuntut agar pemerintah Jokowi-JK menjamin dan melindungi hak berpendapat warga negara untuk berdemokrasi,” pungkasnya. (Fauzan Dardiri)