HUT Banten ke-20: Pembangunan Dinilai Jalan di Tempat

0
539 views
Mahasiswa yang tergabung dalam HMI cabang Serang terlibat bentrok dengan petugas kepolisian yang berjaga saat demonstrasi, di DPRD Banten, Kota Serang, Minggu (4/10). Unjuk rasa mengkritisi pemerintah saat HUT Banten ke-20 tersebut akhirnya dibubarkan karena adanya aksi bakar ban.

SERANG – Peringatan HUT Provinsi Banten ke-20 diwarnai aksi unjuk rasa dari aktivis mahasiswa Banten.  Aksi unjukrasa digelar di depan Gedung DPRD Banten, bertepatan dengan dilaksanakannya rapat paripurna istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Banten ke-20.

Pantauan di lapangan, ada dua gelombang aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Banten. Kelompok pertama adalah aktivis HMI Cabang Serang, dan kelompok kedua adalah Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR) Banten.

Aksi mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi mahasiswa yang awalnya berjalan damai, sempat bentrok dengan aparat lantaran mahasiswa membakar ban bekas di halaman DPRD Banten. Sejumlah aktivis HMI pun sempat diamankan petugas kepolisian.

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma dalam orasinya mengungkapkan, terpisahnya Banten dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 merupakan satu upaya agar Banten bisa membangun wilayahnya sendiri, mandiri, serta dapat menyejahterakan masyarakatnya secara keseluruhan.

“Namun setelah 20 tahun Banten terpisah, Jawa Barat semakin maju sementara Banten masih begini-begini saja, karena pembangunan jalan di tempat,” kata Faisal.

Ia melanjutkan, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Sementara angka pengangguran di atas delapan persen.

“Ini tentu memilukan sebagai provinsi yang berdekatan dengan ibu kota negara. Kami nilai WH-Andika mendapat rapor merah,” tegasnya.

Faisal menambahkan, dalam penanganan Covid-19 Pemprov Banten juga terlihat gagap dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Banten. Bahkan terkesan berlindung di balik bencana.

“Target RPJMD direvisi, alasannya pandemi. Sementara masyarakat kehilangan pekerjaan karena PHK, dan pelajar serta mahasiswa kesulitan biaya pendidikan daring,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi HMI, Ari Opanda mengatakan, 20 tahun usia yang dewasa bagi berdirinya sebuah provinsi. Di usianya yang ideal harusnya Banten bisa menjadi patron good government. Namun saat ini malah kebijakan pemimpinnya tidak dewasa.

“Program pendidikan gratis hanya di sekolah negeri, sementara di swasta tidak. Akibatnya lulusan SMA/SMK hanya jadi pengangguran. Pemprov gagal menyediakan lapangan kerja bagi warganya,” tegasnya.

Usai HMI membubarkan diri, aksi kelompok mahasiswa yang kedua juga dilakukan dengan penyampaian aspirasi mahasiswa. Sejumlah aktivis aliansi Gempur Banten bahkan memaksa menerobos pintu gerbang DPRD Banten, akibatnya satu mahasiswa menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian.

Situasi akhirnya bisa diredam ketika aparat melepas mahasiswa yang sempat memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Banten.

Koordinator Aksi Gempur, Fahmi Fakhrurrozi mengatakan, kedatangan mahasiswa ke rumah wakil rakyat merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin Provinsi Banten lebih dari tiga tahun.

“Kami kecewa dengan kepemimpinan WH-Andika selama memimpin Banten, janji politiknya menyejahterakan masyarakat Banten tidak sesuai fakta,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah warga miskin tetap tinggi, begitu juga dengan jumlah pengangguran di Banten. Sementara pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir elit.

“Kesenjangan sosial di mana-mana, jalan rusak juga di mana-mana. Masyarakat miskin masih kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis,” tudingnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (kiri depan) memberikan potongan tumpeng kepada tokoh masyarakat Banten Taufiqurrahman Ruki pada rapat paripurna istimewa memperingati HUT Banten ke-20, kemarin.

ASPIRASI AKAN DISAMPAIKAN

Menyikapi aksi mahasiswa, anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Anda Suhanda mengatakan, aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pimpinan DPRD Banten untuk ditindaklanjuti hingga ke Pemprov Banten.

“Saya sebenarnya ingin diskusi dengan mahasiswa terkait pembangunan Banten saat ini, sebab mereka juga penyambung lidah rakyat. Tapi karena saat ini lagi pandemi, harus dicari cara agar penyampaian aspirasinya tidak berkerumun,” kata Anda usai rapat paripurna istimewa.

Ia sepakat bila saran dari mahasiswa menjadi catatan penting DPRD Banten untuk merespon kebijakan Pemprov Banten. “Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubenur sudah berulangkali menyampaikan tidak anti kritik. Mestinya suara mahasiswa juga didengarkan,” ungkapnya.

Anda berharap, mahasiswa sebagai agen perubahan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov maupun DPRD.

“Kami terbuka, hanya saja saat ini karena lagi pandemi. Jadi mohon maaf mahasiswa tidak diundang dalam rapat paripurna istimewa,” pungkasnya. (den/air)