SERANG – Terkait dengan rencana Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mengarak Pekerja Seks Komersial (PSK) saat terjaring razia. Akademisi Untirta Serang, Ade Husnul Mawadah, menilai hal tersebut tidak etis dan diskriminatif.
“Ide penganan dengan cara mengarak PSK tidak etis dan tidak humanis. Sebenarnya banyak cara yang lebih humanis. Bukankah aktivitas PSK juga menyentuh persoalan kesejahteraan sosial,” ungkap Ade kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (20/4/2015).
Baca: Waduh! PSK yang Kena Razia Bakal Diara Dinsos Kota Serang
Ade mengatakan, persoalan prostitusi bukan hanya persoalan perempuan semata, tetapi juga menyangkut laki-laki. “Tidak adil jika hanya perempuan yang dieksekusi. Kita bisa berkaca pada Ibu Risma (Walikota Surabaya Tri Risma Harini) di Surabaya dalam menyelesaikan prostitusi,” kata Ade.
Hal yang sama dikatakan Ketua Korp HMI-Wati (Kohati) Fakultas Hukum Untirta Mudawaroh. Menurut Mudawaroh pihaknya tidak setuju dengan rencana Dinsos Kota Serang tersebut. “Kalau melihat persoalan PSK sebagian besar dilatarbelakangi keadaan ekonomi yang memaksa mereka melakukan pekerjaan tersebut,” kata Mudawaroh.
Ia menjelaskan, seharusnya Pemkot Serang mencari langkah yang lebih baik untuk mengatasi persoalan terebut. (Fauzan Dardiri)
