Incar Beking Gurandil, Tim Investigasi Datangi Tiga Blok Pertambangan di TNGHS

Dua orang warga melintas di atas jalan yang ambles di Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, dengan latar belakang kawasan TNGHS yang gundul, Kamis (9/1).

SERANG – Tim Investigasi dari Ditreskrimsus Polda Banten, Bareskrim Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten memburu penyandang dana gurandil di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Informasi yang didapat, para gurandil mendapat dana dari para beking berupa modal untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal.

“Informasinya seperti itu. Ada pemilik atau pemain atau penyandang dana dalam kegiatan PETI (penambangan emas tanpa izin-red),” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus Polda Banten) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi Hananto kepada Radar Banten, Kamis (9/1).

Kamis (9/1), tim investigasi telah mendatangi lokasi pertambangan ilegal di TNGHS. Lokasi pertama yang didatangi, yakni blok Cikidang Kecamatan Cikotok, blok Pilar Kecamatan Lebakgedong dan blok Cibuluheum Kecamatan Lebakgedong.

“Hari ini ada tiga lokasi yang didatangi tim. Salah satunya di blok Pilar Kecamatan Lebakgedong itu,” kata Rudi.

Dijelaskan Rudi, blok pertambangan emas ilegal di Kecamatan Lebakgedong tersebut berada di aliran Sungai Ciberang. Sungai tersebut melewati Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, yang menjadi daerah terkena longsor dan banjir bandang.

“Tiga daerah itu kemarin yang terkena bencana longsor dan banjir,” ujar Rudi.

Dia mengatakan, tim tersebut akan melakukan penindakan terhadap oknum anggota Polri yang terindikasi bermain dalam pertambangan emas ilegal tersebut. Selain oknum polisi, pemasok atau pihak-pihak yang menyediakan zat merkuri untuk penambangan emas ilegal tersebut juga tidak luput dari penindakan.

“Tentu akan dilakukan penindakan terhadap pihak-pihak tersebut,” kata Rudi.

Saat tim gabungan tersebut tiba di lokasi, aktivitas pertambangan sudah tidak ada lagi. Namun demikian, pihak kepolisian akan tetap melakukan penyelidikan. “Tidak ada aktivitas lagi. Sudah sepi, tapi masih ada bekas bangunan tempat mereka melakukan penambangan,” ucap Rudi.

Kapolda Banten Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Sabar Santoso mengatakan, persoalan gurandil tersebut menjadi kasus yang prioritas untuk dituntaskan di kepemimpinannya. “Itu juga (penambangan emas tanpa izin-red) menjadi prioritas saya untuk bagaimana penanganannya,” kata Agung.

Permasalahan penambangan emas sudah lama dilakukan dan akan mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. “Kita akan bahu membahu dengan seluruh stakeholder karena ini bukan cuma persoalan polisi, ini sudah cukup lama. Wartawan juga harus membantu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berbuat yang baik dan positif dalam menjaga lingkungan,” kata Kapolda.

Dia menegaskan, jika didapati adanya penambang emas tanpa izin di wilayah hukum Polda Banten akan diproses secara hukum. “(Kalau terbukti ilegal) akan kita proses,” tutur pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu.

Selasa (7/1), Presiden Jokowi saat mengunjungi lokasi bencana banjir di Pondok Pesantren La Tansa di Kampung Parakansantri, Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, mengatakan penyebab banjir bandang tersebut karena kerusakan hutan di kawasan TNGHS.

Secara khusus, Jokowi meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS, terutama di wilayah Kabupaten Lebak. Menurut dia, tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS karena merugikan masyarakat.

“Enggak bisa lagi. Karena keuntungan satu dua tiga orang, kemudian ribuan lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini,” tutur Jokowi.

4.000 HEKTARE RUSAK

Sementara itu, fakta lain yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, kerusakan hutan di TNGHS lebih dari 4.000 hektare.

Menurut Kepala DLHK Banten M Husni Hasan, kerusakan ribuan hektare hutan di TNGHS harus segera direhabilitasi agar ke depan tidak lagi menjadi penyebab bencana alam yang semakin parah.

“Di kawasan TNGHS, hutan yang rusak sekira 4.000 hektare, sedangkan di kanan-kiri Sungai Ciberang ada 140 hektare yang perlu segera direhabilitasi,” kata Husni kepada wartawan saat ditemui di kantornya, KP3B, Kamis (9/1).

Ia menuturkan, kerusakan ribuan hektare hutan di TNGHS diakibatkan penambangan liar, pembalakan hutan, serta alih fungsi lahan. Untuk merehabilitasi hutan, harus dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah.

“Kerusakan hutan memang dilakukan oleh para penambang liar (gurandil) yang dipekerjakan oleh pemilik modal. Mereka menebang pohon, merambah hutan, serta menggali tanah. Sehingga, cuaca ekstrem menyebabkan banjir semakin parah akibat terjadinya tanah longsor,” tegasnya.

Bencana makin parah disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan penambangan pasir. Sementara pengawasan TNGHS kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan.

“Kawasan hutan lindung TNGHS otoritas pengawasannya ada di pusat, bukan di daerah,” tegasnya.

Adapun yang menjadi kewenangan DLHK Banten, lanjut Husni, adalah melakukan pengawasan di luar kawasan hutan melalui penyuluh kehutanan swadaya mandiri (PKSM), yakni para tokoh atau pemuka masyarakat sekitar yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar TNGHS.

“Kita punya PKSM sekira  138 personel. Mereka memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sekitar hutan,” tuturnya.

Husni pun menyambut baik instruksi presiden untuk menutup penambangan ilegal di TNGHS. Sehingga hutan lindung bisa direhabilitasi secara total. “Menutup pertambangan liar butuh komitmen bersama antara pusat dan daerah serta instansi terkait lainnya. Masa tanggap darurat bencana ini, DLHK akan melakukan rehabilitasi di luar kawasan TNGHS,” ujarnya.

Terpisah, aktivis pegiat lingkungan Mad Haer Effendi mengungkapkan, lebih dari 25 titik penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan TNGHS yang selama ini tidak pernah ditindak pemerintah. Pelaku penambangan liar tersebut tidak hanya dilakukan secara perorangan (gurandil), tapi juga oleh korporasi yang mengeruk isi bumi di Gunung Halimun Salak.

“Catatan kami ada tiga perusahan yang beroperasi di sana, tapi sayangnya tidak ada pengawasan atau pun tindakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kami menduga perizinan ketiga perusahaan itu bermasalah,” kata Effendi kepada Radar Banten.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil kajian Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten, dari 193 ribu hektare TNGHS, sekira 23 persen kondisi hutannya sangat kritis dan lahannya gundul akibat penambangan liar dan pembalakan hutan.    

“Kita minta pemerintah pusat dan daerah bertindak, jangan menunggu bencana kembali datang untuk melindungi TNGHS,” tegasnya. (mg05-den/air/ira)