Dalam kesempatan itu, Nizar sepakat mendorong tiga hal merespons paparan yang disampaikan Sekretaris Disnakertrans Banten. Pertama, perlu dibangun link and match antara Disnaker dan Dindikbud. Ini semua daerah sudah melakukannya untuk menekan angka pengangguran terutama lulusan SMK.
“Kami di Komisi V sudah sering menyampaikan bahwa SMK di Banten harus jelas, sehingga lulusannya dapat diserap industri. Tidak boleh lagi SMK di Banten Selatan misalnya, membuka jurusan otomotif atau kimia, sebab Kabupaten Lebak dan Pandeglang sektor industrinya bergerak di bidang pertanian,” tegasnya.
Kedua, lanjut Nizar, terkait serapan kerja lokal. Ini memang harus dibangun sinergi yang baik antara pemprov dan kalangan industri.
“Tidak bisa kami membuat perda atau pemprov membuat pergub yang mengharuskan industri di Banten menyerap tenaga kerja ber- KTP Banten. Itu pasti jadi persoalan dan akan dievaluasi Kemendagri. Yang harus dilakukan adalah komunikasi, misal kita minta industri memprioritaskan merekrut tenaga kerja lokal yang punya kompetensi,” urainya. (nna-den/alt)