CILEGON – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten mengungkapkan akan menindak tegas lembaga penyiaran yang terbukti melabrak ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye. KPID mengaku sudah menghimpun pola-pola pelanggaran kampanye itu yang kerap dilakukan oleh lembaga penyiaran. Wakil Ketua KPID Banten Ade Bujhaerimi mengungkapkan, radio siaran menjadi lembaga penyiaran yang paling rentan melakukan pelanggaran itu.
“Masa tenang kadang ada saja yang mencuri-curi, baik itu tv atau radio. Kalau radio, yang kadang tidak terkontrol itu dari penyiar. Yang seharusnya dia (penyiar) tidak membacakan, tapi dia menyelipkan, dan kadang keceplosan ajakan untuk memilih secara tersamar,” ujarnya saat menghadiri penandatanganan kerjasama antara KPU Banten dengan ormas dan media massa di Banten, di hotel SKI Cilegon, Kamis (28/5/2015).
Untuk itu, kata dia, pihaknya mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan PKPU agar terhindar dari sanksi.
“Kita akan berikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Tapi kita akan lakukan langkah klarifikasi, sebelum menentukan sanksi apa yang kita jatuhkan. Sanksi itu sendiri dapat berupa pengurangan durasi, penghentian siaran, hingga pencabutan izin siaran,” tandasnya. (Devi Krisna)
