TANGERANG – Para guru swasta di Kota Tangerang sedang galau berat. Mereka ingin secepatnya bisa curhat dengan Walikota Arief R Wismasnyah. Curhatannya terkait dana insentif yang dihapus sejak pengelolaan SMA/SMK dikelola Pemprov Banten.

Salah seorang perwakilan guru swasta, Mulyadi LM mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Walikota Arief. Saat ini, pihaknya sedang menunggu jawaban. ”Mudah-mudahan Pak Wali secepatnya memberi jawaban kapan kita bisa ditemui beliau,” ujarnya kepada Radar Banten melalui pesan di WhatsApp, Senin (7/8).

Sekadar diketahui, sebelumnya, para guru swasta telah menemui Komisi II DPRD Kota Tangerang Jumat (4/8) lalu. Mereka mengeluh akibat hilang pendapatan dari dana insentif. Dana tersebut menjadi salah satu tambahan penghasilan guru swasta. Mereka berharap dana itu tetap bisa mereka terima. Menurut Mulyadi, sejak Januari 2017 ini, insentif bagi guru SMA/SMK swasta dihapus.

Mulyadi berharap pimpinan daerah dan DPRD tidak memandang sebelah mata keberadaan guru swasta. ”Kami guru swasta benar-benar butuh tambahan dana insentif. Apalagi gaji sebagai pengajar swasta dihitung per jam, per bulan ada yang hanya mendapat Rp250 ribu. Saya saja yang jadi kepala sekolah hanya digaji Rp450 ribu,” akunya.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Yati Rohayati, mengaku pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan eksekutif dan juga dengan pemerintah provinsi. ”Semoga saja ada jalan keluarnya,” singkatanya.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD sudah mencoba mencari celah agar insentif tetap diberikan. Meski pengelolaan SMA/SMK telah diambil pemerintah provinsi. Namun, lagi-lagi, terbentur regulasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Amarno mengaku, pihaknya sudah melakukan konsultasi berulang-ulang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Gubernur Banten Wahidin Halim agar persoalan ini bisa ada jalan keluarnya.

”Kami ingin tetap memberikan bantuan insentif guru swasta yang sudah berjalan puluhan tahun. Kami mengerti kegalauan teman-teman guru swasta. Tapi, regulasi untuk mengeluarkan insentif memang tidak ada,” katanya.

Namun, pihaknya sudah menemukan alternatif rencana lain. Salah satunya, akan mengusulkan perda bantuan keuangan khusus untuk dana insentif. Namun, kebijakan tersebut mekanismenya, uang milik Pemkot Tangerang harus disetorkan ke Pemprov Banten. Lalu, Gubernur Banten mengeluarkan peraturan. Setelah itu, barulah dana insentif bisa dicairkan kembali ke Kota Tangerang.

”Ini salah satu cara untuk tetap bisa mengeluarkan insentif guru swasta. Apalagi memang dana APBD Kota Tangerang cukup untuk membayar dana insentif bagi 25 ribu guru dan tenaga pendidik. Kami saat ini sedang membahasnya dengan membuat perda inisiatif. Kemungkinan, bisa direalisasikan 2018,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi saat dihubungi tidak merespons pesan singkat dan panggilan telepon Radar Banten. (why/asp/sub)