SERANG – Jalan simpang susun (interchange) di Jalan Raya Serang-Jakarta, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, akhirnya mulai dioperasikan, Rabu (2/5). Namun, pembayaran cost sharing dari perusahaan masih jauh dari target yang ditetapkan. Selama pembangunan, Pemkab Serang menalangi iuran dari perusahaan itu hingga Rp68 miliar.
Proyek interchange dimulai sejak 2015 dan diselesaikan pada April 2017. Exit tol tersebut dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare di Desa Julang dan Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, sepanjang 1,3 kilometer. Proyek dilaksanakan dua tahap, tahap pertama oleh PT Pembangunan Perumahan pada 2015 dilanjutkan tahap kedua oleh PT Modern Widya Technical pada 2016.
Berdasarkan catatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang, proyek interchange menghabiskan anggaran hingga Rp195 miliar yang bersumber dari anggaran Pemprov Banten 50 persen, Pemkab Serang 25 persen, dan 25 persen lagi dari dana sharing perusahaan di wilayah Serang Timur. Tahap pertama pembangunan, menghabiskan anggaran Rp137 miliar sementara tahap kedua Rp58 miliar.
Meski sudah dioperasikan, cost sharing dari perusahaan masih jauh dari target. Pemkab mencatat iuran dari perusahaan baru terkumpul Rp9 miliar dari total keharusan Rp62 miliar. Sementara, perusahaan yang sudah menandatangani komitmen pembayaran cost sharing baru 40 persen dari sekitar 350 perusahaan di Serang Timur.
Kemarin, Pemkab Serang dan Pemprov Banten me-launching pembukaan interchange. Acara dihadiri Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Kepala DPUPR Provinsi Banten Hadi Soeryadi, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Presiden Manajer PT Marga Mandalasakti (MMS) Krist Ade Sudiyono, dan sejumlah pengusaha di Kabupaten Serang.
Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran hampir setengah dari kebutuhan pembangunan interchange. Menurut Andika, pengalokasian anggaran untuk menunjang pembangunan infrastruktur di kabupaten kota di Provinsi Banten. “Kami ingin membenahi infrastruktur untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya usai meresmikan interchange.
Pria kelahiran 16 Desember 1985 ini menilai keberadaan interchange akan mendongkrak pertumbuhan investasi di Kabupaten Serang. Selain memudahkan akses mobilitas masyarakat, Andika juga mengaku sudah mengajukan pembenahan Jalan Raya Serang-Jakarta untuk akses ke luar masuk interchange. “Sudah kita ajukan untuk segera dilakukan perbaikan, termasuk jembatannya,” ujarnya.
Terkait masih banyak perusahaan yang belum membayar cost sharing interchange, Andika meminta para pengusaha untuk berkomitmen. Menurutnya, pembangunan interchange merupakan komitmen dari Pemprov Banten, Pemkab Serang, dan para pelaku usaha di Serang Timur. “Saya mengimbau kepada para pengusaha untuk segera direalisasikan kewajibannya,” ucapnya.
Mantan Anggota DPR RI ini mengungkapkan, pembangunan interchange sudah digagas sejak 18 tahun lalu. Dalam prosesnya, proyek mengalami pasang surut. “Hambatannya mulai dari pembebasan lahannya, dan proyek juga kan sempat dihentikan dari pusat,” pungkasnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab sudah menalangi iuran perusahaan untuk interchange hingga Rp68 miliar. Tatu meminta kepada para pengusaha untuk segera membayar cost sharing interchange. “Supaya cepat-cepat masuk ke kas daerah, karena ini juga dana milik masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan,” katanya.
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan proses pembangunan interchange dari mulai tahap perencanaan hingga pekerjaan fisik menghabiskan anggaran hingga Rp240 miliar. Saat ini, dana yang masuk dari perusahaan baru sekitar Rp9 miliar dari total keseluruhan Rp68 miliar. Dalam proses penarikan cost sharing, Tatu mengaku terkendala dengan sistem kebijakan perusahaan yang terpusat. “Keputusan perusahaan kan ada di pusat, kita agak kesulitan untuk berkomunikasi ke Jakarta, kita hanya mengandalkan manajemen yang ada di sini saja,” ujarnya.
Kendati demikian, ibu tiga anak ini mengaku akan terus melakukan penagihan cost sharing ke perusahaan-pasurahaan. Ia mengaku sudah menggandeng Himpunan Pengusaha Wilayah Serang (Hipwis) untuk berkomunikasi dengan para pengusaha di Serang Timur. “Saya yakin, para pengusaha punya niat yang baik,” ucapnya.
Tatu menjelaskan, tarif cost sharing interchange dari perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jarak lokasi perusahaan. Pemkab membagi menjadi tiga ring dari jarak terdekat, sedang, dan jauh. “Sudah ada itung-itungannya, tarifnya tidak disamaratakan,” terangnya.
Presiden Manajer PT MMS Krist Ade Sudiyono mengatakan, interchange dibuka sejak pukul 00.00 WIB Kamis (3/5). Gerbang tol ini sudah mulai bisa melayani pelanggan secara umum. “Seperti operasi biasa, seperti gerbang tol yang lainnya menggunakan non tunai sesuai dengan instruksi pemerintah,” katanya.
Interchange Cikande teridiri dari delapan gardu. Terdiri dari lima gardu ke luar tol, dan tiga gardu masuk tol. Namun, Krist mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR masih menganalisis batasan tonase kendaraan yang melintas di interchange Cikande. “Ada kategori kendaraannya, mulai dari golongan satu sampai lima, saat ini kementerian sedang menganalisis, ada batasan tonase supaya tidak terjadi over load,” ujarnya.
Krist mengatakan interchange Cikande sudah bisa melayani arus mudik masyarakat pada perayaan Idul Fitri 2018. Ia juga mengaku sedang melakukan penambahan lajur jalan tol di beberapa titik. Di antaranya, arus Bitung-Cikupa yang sudah diselesaikan empat lajur, dan Cikupa-Balaraja Barat yang akan dioperasikan pada Mudik Idul Fitri. “Kita juga rencanakan dari jalan tol Merak-Cilegon yang masih dua lajur bisa ditambah menjadi tiga lajur,” pungkasnya. (Rozak/RBG)