Interpelasi Gubernur Rawan Digembosi

0
14.594 views

SERANG – Keputusan Gubernur Banten memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat dan Banten (bjb) akhir April lalu, memicu anggota DPRD Banten menggunakan hak interpelasi.

Namun hingga akhir Mei, usulan hak interpelasi belum juga diajukan Fraksi PDIP selaku penggagas interpelasi ke pimpinan DPRD Banten.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Harits Hijrah Wicaksana mengungkapkan, hak interpelasi merupakan hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Interpelasi itu hak DPRD, namun pengajuan hak itu tidak mudah. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Harits kepada Radar Banten, kemarin.

Ia melanjutkan, berdasarkan tata tertib (Tatib) DPRD Banten, hak interpelasi bisa dilakukan dengan minimal suara 15 anggota DPRD dari dua fraksi yang ada. Setelah dokumen interpelasi memenuhi persyaratan, kemudian diajukan ke pimpinan Dewan. Selanjutnya pimpinan Dewan kemudian akan berkordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan dalam rapat paripurna yang akan dihadiri Gubernur Banten.

“Syarat hak interpelasi berikutnya adalah, interpelasi harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota DPRD Banten. Kalau tidak, interpelasi otomatis batal. Nah dalam proses ini, usulan hak interpelasi rawan digembosi, oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” tuturnya.

Agar hak interpelasi tidak gembos di tengah perjalanan, lanjut Harits, Fraksi PDIP yang saat ini sudah menyetujui menggunakan hak interplasi harus mendapat banyak dukungan dari fraksi lain yang ada di DPRD Banten, sehingga saat rapat paripurna 2/3 anggota dewan harus hadir dan menyetujui.

“Ini merupakan tugas yang cukup berat yang dilakukan oleh Fraksi PDIP, sementara dukungan yang baru ada hanya datang dari anggota Fraksi NasDem-PSI,” jelasnya.

Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung ini melanjutkan, kunci sukses interpelasi ini bergantung pada dukungan dari fraksi-fraksi besar seperti Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Namun sayang, hingga saat ini dua fraksi besar itu belum menentukan sikapnya.

“Fraksi Golkar awalnya sempat bersama PDIP menggagas interpelasi, namun sekarang belum memutuskan mendukung hak interpelasi tersebut atau tidak,” ujarnya.

Harits menilai, belum finalnya sikap Fraksi Golkar lantaran belum ada arahan dari DPD Golkar. Berbeda dengan arahan DPD PDIP yang sudah tegas mendukung interpelasi.

“Dalam hal ini, sudut pandang yang kita lihat bahwa pasangan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten WH-Andika diusung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, PAN dan PKB. Merujuk dalam hal ini, maka agak sedikit pesimis untuk melihat Fraksi Golkar akan menggunakan hak interplasi kepada Gubernur Banten, karena mereka merupakan salah satu partai pengusung WH-Andika,” urainya.

Peluang interpelasi masih terbuka, meskipun Golkar nantinya tidak memberikan dukungan. Dengan catatan, Fraksi PDIP bergabung dengan Fraksi Gerindra selaku pemilik kursi terbanyak yakni 16 kursi di DPRD Banten.

“Bila mendapat dukungan dari Gerindra, kemudian Fraksi NasDem-PSI, besar kemungkinan fraksi lainnya juga memberikan dukungan serupa,” papar Harits.

Hanya saja, kata Harits, mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra juga tidak gampang. Sebab Gerindra juga termasuk dalam koalisi partai pendukung WH-Andika saat Pilgub Banten 2017. Sementara disisi lain, salah satu dasar fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi yaitu kabar pengalihan uang kas daerah dari Bank Banten ke Bank bjb dengan cepat menyebar di kalangan nasabah. Akibatnya, ratusan nasabah Bank Banten melakukan rush money, atau penarikan dana tabungan di rekening Bank Banten di berbagai kantor cabang, dan gerai ATM Bank Banten.

“Pertanyaan kita bersama Apakah merger menguntungkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapatlah diperbandingkan nilai pasar perusahaan gabungan sesudah transaksi dengan jumlah nilai pasar perusahaan independen sebelum transaksi. Jika nilai gabungan melebihi nilai premerger, merger meningkatkan nilai. Sebaliknya, berarti nilai turun,” jelasnya.

Diterangkan Harits, nilai diciptakan dalam dua cara. Cara pertama, bank gabungan dapat membentuk kenaikan pendapatan dibandingkan norma historis. Sumber pendapatan potensial ini sangat luas dan terdiri dari lima hal berikut. Memasuki pasar baru yang menarik; lini produk lebih kuat; memperbaiki pemasaran/distribusi produk; memperbaiki kapabilitas; serta memangkas biaya.

“Selain itu, tujuan marger seharusya memberikan efek sinergi timbul dari empat sumber, yakni skala ekonomi, menaikkan kekuatan di pasar, menambah kapasitas pinjaman, dan menambah efisiensi dengan perbaikan manajemen,” katanya.

Di akhir penilaiannya, Harits mengungkapkan, melihat latar belakang penyelamatan Bank Banten tersebut, maka rencana merger merupakan permintaan Pemprov Banten kepada Bank bjb untuk menyelamatkan Bank Banten, bukan murni business to business. “Latar belakang ini yang menyebabkan persepsi yang ada di pasar adalah Bank BJB berkorban menyelamatkan Bank Banten. Aksi ini juga dipandang pasar bukan dikarenakan bjb  melihat adanya peluang bisnis,” tutup Harits.

AKAN DIAJUKAN

Sementara itu, Ketua DPRD Banten sekaligus Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni mengatakan, Fraksi Gerindra menghormati semua sikap fraksi-fraksi di DPRD Banten terkait rencana hak interpelasi DPRD.

“Terkait interpelasi, kami melihat itu adalah hak daripada setiap anggota DPRD. Termasuk hak anggota fraksi Gerindra,” katanya.

Sebagai Ketua DPRD, Andra memastikan dirinya belum menerima usulan dari inisiator interpelasi hingga akhir Mei. “Dalam konteks sebagai pimpinan DPRD, kami siap menindaklanjuti mekanisme yang diatur dalam tatib DPRD terkait penggunaan interpelasi,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, pengajuan hak interpelasi akan segera diajukan ke pimpinan DPRD awal Juni ini.

“Alhamdulillah pengusul interpelasi sudah memenuhi persyaratan. Sudah ada 15 anggota dewan dari dua fraksi yang sudah menandatangi dokumen pengajuan interpelasi,” katanya

Muhlis menuturkan, semua anggota Fraksi PDIP telah menandatangani dokumen interpelasi, ditambah dua anggota Fraksi NasDem-PSI.

“Kami optimistis beberapa anggota Dewan juga akan segera bergabung, untuk menjadi pengusul interpelasi. Nanti kami umumkan saat dokumen interpelasi ini disampaikan ke pimpinan Dewan,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP, Indah Rusmiati menambahkan, dua anggota Fraksi NasDem-PSI yang ikut menjadi pengusul interpelasi adalah Maretta Dian dan Beny Sudrajat. “Alhamdulillah syarat minimal 15 orang sudah terpenuhi, 13 anggota Fraksi PDIP, dan dua anggota Fraksi NasDem PSI. Semoga anggota lainnya segera bergabung, untuk berjuang bersama menyuarakan kebenaran,” ungkapnya. (den/air)