Interpelasi Terhadap Gubernur Ditangguhkan

0
1.753 views

SERANG – Fraksi PDI Perjuangan mengumumkan penangguhan rencana interpelasi terhadap Gubernur. Keputusan itu diambil setelah Fraksi PDIP meminta arahan ke DPD PDIP Banten.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengungkapkan, rencana pengajuan interpelasi terhadap gubernur terpaksa ditunda lantaran Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengirimkan surat ke DPRD Banten terkait menyelamatkan Bank Banten.

“Sesuai arahan DPD PDIP, interpelasi ditangguhkan dulu untuk memberikan kesempatan kepada Gubernur menyehatkan Bank Banten,” kata Muhlis akhir pekan kemarin.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi internal antara DPD PDIP Banten dengan Fraksi PDIP DPRD Banten pada Jumat (19/6), disepakati enam rekomendasi terkait rencana interpelasi terhadap Gubernur.

Muhlis berharap, semua pihak menghormati keputusan penundaan interpelasi. “Tujuan interpelasi kan untuk mendorong Bank Banten diselamatkan, dan sekarang pemprov sudah berkomitmen,” katanya.

Sementara itu, politikus PSI yang juga pengusul interpelasi Maretta Dian Arthanti menanggapi sikap mayoritas pengusul interpelasi (Fraksi PDI Perjuangan) yang menangguhkan penggunaan hak interpelasi, untuk mempertanyakan kebijakan dan langkah gubernur menyehatkan Bank Banten. “Kami setuju, namun penangguhan hak interpelasi bukan berarti DPRD lepas tangan dari permasalahan Bank Banten,” ujarnya.

Ia melanjutkan, langkah-langkah Pemprov Banten dalam menyehatkan Bank Banten harus transparan dan akuntabel kepada DPRD dan masyarakat. “Saya menyambut baik dan menunggu upaya yang dilakukan pemprov untuk menyelamatkan Bank Banten. Tapi kita harus mencermati upaya menyehatkan Bank Banten agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya yang prioritas,  dengan prinsip kehati-hatuan serta akuntabel. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) harus dikoordinasikan kepada DPRD,” tegasnya.

Anggota Fraksi NasDem-PSI ini menegaskan, Interpelasi digulirkan lantaran Pemprov Banten melakukan kebijakan yang berdampak pada masyarakat tanpa transparansi kepada DPRD. Ia berharap agar hal ini tidak terjadi di langkah-langkah pemprov ke depannya. “Hak interpelasi tidak perlu digunakan jika pemprov selalu terbuka dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil kepada DPRD selaku mitranya, apalagi saat mengambil kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas,” urainya.

Kendati setuju interpelasi ditunda, namun Maretta mendesak agar Pemprov Banten melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT BGD dan manajemen Bank Banten. “Perlu evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Bank Banten apakah sudah dijalankan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba. Langkah-langkah pemprov selanjutnya harus bisa benar-benar menyehatkan Bank Banten dan membuatnya tidak rentan sakit lagi,” pungkasnya.

SARAN OJK

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, kebijakan Gubernur memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb tanpa koordinasi dengan DPRD mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Namun sentimen terhadap gubernur mereda setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankan Pemprov untuk menyuntikan tambahan modal ke Bank Banten.

“Surat Gubernur yang isinya langkah penyelamatan Bank Banten sesuai arahan OJK, dibalas dengan aksi negarawan pimpinan DPRD Banten dengan menandatangani kesepakatan untuk memenuhi permohonan Gubernur melakukan konversi dana Kasda (kas umum daerah-red) hingga ke tahap pembuatan perda baru,” kata Fitron, kemarin.

Kata Fitron, surat  Gubernur Nomor: 580/1135-ADPEMDA/2020 tentang Konversi Dana KASDA Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Banten.

Adanya dukungan DPRD, lanjut Fitron, meredakan polemik Bank Banten. Lantaran DPRD telah berbesar hati mendukung langkah Gubernur menyelamatkan Bank Banten. “Semoga ini dijadikan pelajaran berharga untuk tidak ceroboh mengambil kebijakan. Konversi menjadi solusi pahit yang harus kita telan. Karena seperti tidak ada pilihan lain. Kebingungan Gubernur tertolong oleh saran OjK, sehingga risiko kesalahan pemindahan RKUD, dan tiga tahun pembiaran dapat ditutupi dengan solusi terpahit yang harus DPRD dan warga Banten telan,” urainya.

Cerminan Gubernur kebingungan, tambah Fitron, terlihat pada konstruksi dan redaksi surat gubernur kepada Ketua DPRD Banten. Pada awal surat, Gubernur menyampaikan terkait perkembangan LOI, akan tetapi pada paragraf kedua Gubernur menyampaikan bahwa OJK memerintahkan kepada pemerintah Provinsi Banten agar menyehatkan Bank Banten dengan mengkonversi dana Kasda  sebesar Rp1,9 triliun sebagai penyertaan modal untuk menjadi bank sehat. Pernyataan bahwa OJK memerintahkan jelas tidak berdasar, dalam undang-undang, OJK sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan hal tersebut. Hal tersebut menjadi kewenangan DPRD karena penyertaan modal bank adalah perda yang dibahas melalui Pansus DPRD dan melalui persetujuan dalam rapat paripurna.

“OJK hanya memiliki kewenangan menyarankan bukan memerintahkan, sehingga gubernur harus meralat surat tersebut dengan mengganti kata memerintahkan menjadi menyarankan, sebab secara subtansi sangat keliru. Kedudukan perintah dan saran tentu saja berbeda. Setelah asal mencantumkan kalimat Stop Kliring Bank Banten dalam Keputusan Gubernur Pemindahan RKUD, kini mengganti kata saran OJK menjadi Perintah OJK. Kami berharap kedepan Gubernur harus lebih berhati-hati,” sindir Fitron.

Di sisi lain, rencana konversi yang menjadi pokok isi surat dalam paragraf kedua surat dan seterusnya jelas kontradiktif dengan paragraf pertama yang Gubernur laporkan sebagai perkembangan saran OJK dalam siaran pers paska keputusan ceroboh Gubernur Banten memindahkan RKUD secara mendadak ke bjb. “Kontradiksi tersebut merupakan bentuk inkonsistensi sikap dan respons terhadap langkah penyehatan bank. Sebenarnya yang mau dilakukan gubernur langkah yang mana?,” tambah Fitron.

Publik berhak mengetahui rencana Gubernur secara jelas dalam penyelamatan Bank Banten. Apakah menunggu proses merger atau akan menempuh cara lain yakni mengembalikan RKUD ke Bank Banten dengan terlebih dahulu mengkonversi dana Kasda Rp1,9 triliun tersangkut di Bank Banten menjadi modal bank. “Artinya sekenario merger tengah berjalan. Sebab Gubernur Banten belum membatalkan merger dan atau menggantinya dengan mengembalikan RKUD ke Bank Banten. Sampai saat ini tidak ada keterangan yang utuh tentang strategi penyelamatan Bank Banten,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengumumkan, keputusan pimpinan DPRD Banten dalam mendukung langkah Pemprov Banten mengkonversi dana Kasda menjadi modal Bank Banten.

“Kami mendukung rencana pemprov menambah modal Bank Banten, dengan cara mengkonversi Kasda Rp1,9 triliun menjadi modal inti Bank Banten,” kata Andra didampingi empat wakil ketua dewan, saat memberikan keterangnan pers, di DPRD Banten, Jumat (19/6). (den/alt)