Isu Pungli Merebak di Lapas II A Tangerang

0
415 views
ilustrasi (foto: istimewa)

TANGERANG – Dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) merebak di Lapas Pemuda kelas IIA Tangerang, Kota Tangerang. Praktik ilegal itu diduga terkait bisnis pemindahan atau populer disebut penerbangan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Modusnya dilakukan oleh tahanan pendamping (tamping) kepercayaan bagian register Lapas Pemuda berinisial SU alias RI dan TAS alias BO.

Informasi yang dihimpun Radar Banten, alur pungli pemindahan WBP Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang diduga dilakukan tamping berinsial SU dan TAS atas instruksi bagian Registrasi Lapas Pemuda. Awalnya, dua tamping itu mendatangi WBP yang namanya masuk dalam daftar pemindahan sesuai dengan data dari bagian register lapas pemuda.

Jika ingin bertahan di Lapas Pemuda, WBP itu harus bayar Rp5 juta hingga Rp10 juta yang kabarnya dibayarkan ke tamping lalu diserahkan ke bagian register lapas. Selain pungutan pemindahan WBP, praktik ilegal juga diduga dikenakan kepada keluarga WBP yang berkunjung ke Lapas Pemuda. Dua tamping akan menawarkan ”fasilitas khusus” kepada pihak keluarga yang ingin mendapatkan tambahan waktu dan lokasi kunjungan berbeda dari WBP lainnya.

Fasilitas itu berupa saung yang berada di depan ruang register. Keluarga yang sudah bayar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta akan mendapatkan keuntungan waktu berkunjung sekira 4 jam. Untuk memuluskan aksinya mereka berdalih keluarga yang mengunjungi WBP disebut sebagai pengacara.

Sementara itu, Kalapas Pemuda Kelas II A Jumadi memastikan tidak ada praktik pungli di Lapas Kelas II A. Pihaknya bahkan telah memeriksa tiga unsur yang bekerja di lapas.

“Saya sudah cek di bagian pengamanan pembinaan dan administrasi. Saya tidak menemukan itu (pungli-red) sudah dicek ke dalam,” katanya saat dikonfirmasi Radar Banten, Selasa (23/7).

Soal penerapan tarif kepada WBP yang ingin mendapatkan waktu menjenguk lebih lama dan ditempatkan khusus, Jumadi juga memastikan hal tersebut tidak terjadi.

“Memang ada gazebo, di depannya ada kolam, tempat beristirahat setelah salat. Memang terkadang ada orang kunjungan ke situ. Tapi saya sudah tanyakan kepada pegawai dan mereka bilang tidak ada yang menarik biaya, apalagi Rp1 juta hingga Rp2,5 juta,” jelasnya.

Untuk dugaan pemindahan WBP yang ditarif, Jumadi juga mengaku tidak menemukan fakta tersebut di lapangan. Kata dia, jika dilakukan pemindahan WBP, hal tersebut lantaran lapas yang ia pimpin sudah over load. ”Kapasitas daya tampung kami 1.200 WBP, tapi sekarang penghuni lapas sudah mencapai 2.700 orang. Jadi memang tetap harus ada yang dipindah,” urainya.

Jumadi mengaku akan lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap kinerja jajarannya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham RI Bambang Wiyono hingga semalam belum bisa dikonfirmasi melalui telepon. Padahal nomor dalam keadaan aktif. Saat Radar Banten mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Bambang juga tidak merespons. (one/asp/sub)