Apa yang ditulis Gubernur Banten di Instagram langsung direspons Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
“Pak Gubernur @wh_wahidinhalim kita ngopi bareng Yuk dengan Bupati/Walikota se-Banten biar bisa sinergis dan semakin kompak,” tulis @viajayabaya
Sontak komentar Iti langsung direspons puluhan netizen. Akun @wh_wahidinhalim bahkan banjir komentar setelah Bupati Lebak menulis komentarnya. Bahkan ajakan ngopi dari Bupati Lebak sempat direspons admin akun @wh_wahidinhalim. Namun balasannya langsung dihapus di kolom komentar. Netizen pun semakin penasaran.
Bupati Lebak langsung menuliskan komentar keduanya dengan cukup panjang. “Kok dihapus komen-nya pak @wh_wahidinhalim? Pak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Gubernur Banten selama ini. Terima kasih atas bantuan Bapak Gubernur kepada Kabupaten Lebak. Namun seperti bapak ketahui, dengan luas wilayah Kabupaten Lebak kurang lebih 34 persen dari wilayah Provinsi Banten, kalau hanya mengandalkan APBD Lebak tentu tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur utamanya. Saat ini, kami bersama Kabupaten Pandeglang menyumbang IPM terendah di Banten. Maka sangat baik apabila ada afirmasi kebijakan untuk Lebak dan Pandeglang. Provinsi Banten memang setiap tahun memberikan bantuan keuangan, namun dari tahun ke tahun semakin menurun. Tahun 2021 Bantuan keuangan Provinsi Banten ke Lebak menjadi tinggal 25 miliarar, semakin jauh dari rencana Bankeu 100 Milyar / tahun. Bantuan keuangan walaupun bukan kewaijban, namun kami berharap dengan Posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terlebih dahulu di masa pandemi ini, bisa fokus membantu Lebak. Sederhananya Lebak Maju, Banten Maju. Tabik,” tulis @viajayabaya
Hingga Rabu (13/10), aspirasi dan harapan Bupati Lebak tersebut tidak lagi direspons oleh akun @wh_wahidinhalim.
Terkait bantuan keuangan (bankeu) yang dikeluhkan Bupati Lebak, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, besaran bankeu disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov Banten. Bahkan untuk tahun 2022, besaran bankeu provinsi untuk kabupaten kota harus menunggu pembahasan RAPBD 2022 dengan DPRD Banten. “Prinsipnya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada, tentu nilainya tidak antar kabupaten kota,” kata Wahidin kepada wartawan seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (12/10).