Iuran BPJS Kelas III Naik

0
1830
Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung (Bakamlam) Donni Hendrawan saat memberikan keterangan kepada wartawan pada acara Sosialisasi Penyesuaian Iuran PBPU atau peserta mandiri sesuai Perpres Nomor 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan, Rabu (6/1).

SERANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi memberlakukan kenaikan iuran peserta kelas III per 1 Januari 2021 dengan kenaikan iuran dari Rp25.500 menjadi Rp35.000.

Kenaikan itu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung (Bakamlam) BPJS Kesehatan dr Donni Hendrawan mengatakan, penerapan Perpres diberlakukan kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.

“Khususnya pada peserta yang memilih kelas 3 diluar PBI (penerima bantuan iuran-red) ada penyesuaian iuran,” ujarnya saat Sosialisasi Penyesuaian Besaran Iuran PBPU Kelas III di salah satu Rumah Makan di Kota Serang, Rabu (6/1).

Kata pria yang akrab disapa Donni itu, kenaikan iuran per 1 Januari 2021 hanya untuk kelas III. Sedangkan, kelas I dan II tidak ada kenaikan. Dalam Perpres ini diterangkan regulasi yang mengatur besaran pendanaan PBPU kelas III per tahun dari 2020, 2021 sampai 2022. “Perpres  sudah berlaku 1 Juli 2020 tapi di dalamnya ada regulasi yang dibuat pelaksanaannya bertahap sesuai tahun. Ada yang berlaku 2020, 2021 dan 2022,” katanya.

Mantan Kepala Cabang Utama Jogjakarta itu mengungkapkan, kenaikan Rp9.500 yang dibebankan kepada peserta kelas III belum sepenuhnya menanggung jumlah iuran Rp42.000, pemerintah masih memberikan subsidi Rp7.000.

“Adanya pengurangan subsidi  bertujuan agar masyarakat semakin menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah kewajiban dan bagian dari edukasi. Makanya diberikan subsidi tapi secara bertahap subsidi disesuaikan. Tujuan Perpres 64 ini meningkatkan kemandirian peserta,” tambah Donni.

Pria yang pernah bertugas di Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) itu mengatakan, apabila ada peserta yang menganggap mahal kenaikan iuran dapat melapor ke Dinas Sosial  (Dinsos) untuk dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang beban iurannya masuk PBI.

“Apabila ada yang keberatan, lapor ke Dinsos  kabupaten kota. Itu akan di-upload karena tiap bulan bergerak terus, perubahan itu luar biasa sudah sembilan kali. Yang kesembilan itu jutaan dikeluarkan tapi, banyak juga yang dimasukkan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah,” tambah Donni.

Menurutnya, semangat dari penerapan Perpres  bertujuan pembenahan data masyarakat tidak mampu semakin baik. Dinsos kabupaten kota semakin aktif updating data bahkan selama tahun 2020 sudah 9 kali dilakukan penyesuaian data.

“Ada updating data intens sekarang, daerah gencar berikan data akurat ke pusat. Semakin hari semakin jelas batasan tidak mampu dan mampu, yang tidak mampu ditarik ke PBI kalau yang mampu diharapkan ikut partisipasi mandiri,” terangnya.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi, Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bakamlam, Basuki, mengatakan, pada semester pertama total peserta JKN se-Banten mencapai 9,25 juta atau 84 persen dari total penduduk Banten. “Masih ada 16 persen yang belum terdaftar jadi peserta JKN,” katanya.

Cakupan kepesertaan pada kabupaten kota terendah yakni Kabupaten Serang hanya 70,37 persen dan paling banyak Kota Tangerang 94,93 persen. Sedangkan peserta kelas 3 total mencapai 330.546. Paling banyak di Kabupaten Serang 115.447 orang. “Peserta kelas III menunggak PBPU (Kelas 3 Mandiri-red) Rp86,455 miliar,” terangnya. (fdr/alt)