Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi

SERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan lagi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu. Keputusan itu mendapat sentimen negatif dari warga.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi pada 5 Mei lalu.

Pada pasal 34 ayat 1 poin disebutkan iuran peserta mandiri di ruang perawatan kelas III, yaitu untuk 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Lalu, pada pasal 34 ayat 1 poin b disebutkan iuran untuk 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35 ribu.

Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas III naik 37,25 persen. Lebih lanjut, pasal 34 ayat 2 menyebutkan iuran peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pasal 34 ayat 3 menyebutkan iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan. Mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Kemudian, pada pasal 34 ayat 6 disebutkan ketentuan mengenai besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas II mengalami kenaikan 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu dan peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp 150 ribu.

Dalam aturan itu, Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020. Dengan demikian, maka iuran peserta mandiri kelas III yang naik menjadi Rp42 ribu kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110 ribu kembali menjadi Rp51 ribu, dan kelas I dari Rp160 ribu menjadi Rp80 ribu.

Namun, tarif awal itu hanya berlaku pada April, Mei, dan Juni untuk peserta mandiri kelas I dan II. Selanjutnya, peserta mandiri kelas I dan II akan membayar menggunakan tarif baru di Juli 2020. Lalu, mandiri kelas III ikut naik di tahun depan.

WARGA KECEWA

Keputusan Presiden  menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020, serta kelas III yang berlaku mulai 2021 mendapat penolakan dari masyarakat Banten. Warga Kota Serang, Fahruroji menilai keputusan Presiden menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sangat memberatkan masyarakat.

“Saya tidak setuju dengan kebijakan menaikkan iuran BPJS, seharusnya pemerintah menurunkan tarif listrik, harga BBM dan harga sembako, bukan malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” kata Fahruroji kepada Radar Banten, kemarin.

Pekerja wiraswasta ini melanjutkan, kebijakan ini tidak tepat dan hanya menambah beban hidup masyarakat. “Kita minta keputusan ini dibatalkan, sebab pandemi virus corona telah menyengsarakan rakyat, jangan ditambah lagi penderitaan rakyat,” ungkapnya.

Senada, pelaku UMKM di Kota Serang Rahmawati Anugerah juga menyampaikan keberatannya. “Apa pun alasannya, menaikkan iuran BPJS tahun ini bukan solusi. Jangankan bayar iuran BPJS, untuk makan sehari-hari saja saat ini rakyat bingung,” ungkapnya.

Ia berharap, para wakil rakyat di DPR menyampaikan penolakan atas keputusan Presiden tersebut. “Bukannya kami mendapatkan bantuan sosial karena terdampak virus corona, ini malah dapat kabar buruk dari pemerintah,” urainya.

Warga lainnya yang juga menyesalkan keputusan Presiden adalah Nurul Hayat. Guru di salah satu SMK swasta di Banten ini menuturkan, kenaikan iuran BPJS adalah bencana kedua setelah corona. “Alasan pemerintah tidak masuk akal, masa kenaikan iuran karena untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), memangnya yang terdampak corona hanya mereka?,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah untuk menolak kenaikan iuran BPJS. “Gubernur, bupati dan walikota harusnya ikut menolak, warga saat ini sedang kesusahan gara-gara corona. Jangan tambah penderitaan kami,” pintanya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan langsung  buka suara soal kenaikan ini. BPJS Kesehatan menyatakan tidak ikut mengusulkan kenaikan iuran tersebut. “Tugas mengusulkan bukan kewenangan BPJS Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf, Selasa (12/5) malam.

 Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya. (den-cnnindonesia/alt)