Iuran BPJS Kesehatan Naik, Walikota Cilegon: Gubernur Saja Enggak Setuju, Apalagi Kita

0
242 views
Sejumlah warga Kota Cilegon sedang mengurus JKN-KIS di kantor BPJS Kesehatan Cilegon, Kecamatan Cibeber. Foto Bayu/Radar Banten

CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi merasa keberatan atas rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Ia menilai rencana tersebut menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Edi menjelaskan, pemerintah daerah akan terdampak secara langsung atas rencana penyesuaian iuran bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut.

Hal itu mengingat pemerintah menanggung iuran sejumlah peserta JKN-KIS. Jika kebijakan penyesuaian biaya iuran itu jadi diterapkan, maka beban iuran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semakin besar.

“Yang dibebanin ke kita pasti naiklah, gubernur saja enggak setuju yang banyak duitnya, apalagi kita,” ujar Edi kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Dengan membengkaknya biaya iuran, maka besar juga alokasi dana yang harus pemerintah siapkan. Terlebih, setiap tahun jumlah peserta JKN-KIS yang ditanggung pemerintah semakin banyak.

Di sisi lain, pembayaran klaim atas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah belum tuntas dan terus menerus alami keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Banten dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon Arriadna, jumlah peserta JKN-KIS yang masuk kategori peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBD Kota Cilegon hingga September sebanyak 27.538 orang.

Untuk membayar iuran JKN-KIS puluhan ribu masyarakat tersebut, Pemkot Cilegon menggelontorkan anggaran dari APBD sebesar Rp9,368 miliar. “Anggaran Rp9 miliar itu setelah ABT (anggaran belanja tambahan),” ujar Arriadna.

Setiap tahun, lanjut Arriadna, jumlah peserta PBI yang dibiayai pemerintah selalu alami kenaikan, pada Desember 2018 lalu jumlah PBI sebanyak 26.554 orang. “Jumlahnya selalu fluktuatif tergantung mutasi peserta, pindah wilayah, melahirkan,” ujarnya.

Kota Cilegon masuk ke dalam wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Serang. Menanggapi keberatan dari Walikota Cilegon, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Serang Sofyeni menuturkan, penyesuaian iuran belum ditetapkan pemerintah, sampai saat ini masih dalam pembahasan.

“Tentu dampak yang dikhawatirkan pemda sudah dimitigasi pemerintah pusat. Saya belum bisa bicara banyak, kami BPJS Kesehatan hanya penyelenggara kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri kelas I dari Rp80.000 menjadi 160.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. Sementara untuk penerima bantuan iuran (PBI) kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Dari keterangan resmi yang diterima Radar Banten dari BPJS Kesehatan Serang, penyesuaian iuran merupakan upaya memastikan program JKN-KIS berjalan berkesinambungan. (bam/aas/ira)