Izin Pembangunan Warnasari Cilegon Tunggu Gubernur

Walikota Cilegon Edi Ariadi saat diwawancarai wartawan.

CILEGON – Pembangunan Pelabuhan Warnasari kini tinggal menunggu rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Gubernur Banten Wahidin Halim. Hal itu diketahui usai Walikota Cilegon Edi Ariadi bersama direksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) bertemu Ditjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo pada Selasa (13/8), di Jakarta.

Edi Ariadi menjelaskan, dalam pertemuan itu Kemenhub melalui Dirjen Hubla telah memberikan lampu hijau terhadap proyek Pelabuhan Warnasari. Namun, izin itu belum bisa dikeluarkan selama Gubernur Banten Wahidin Halim belum memberikan rekomendasi RIP. “Kalau rekomendasi gubernurnya sudah, dapat izin kita,” tegas Edi usai menghadiri penyerahan hewan kurban di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Rabu (14/8).

Edi mengaku akan meminta PT PCM selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon untuk terus mengawal tahapan tersebut. Ia berharap, Gubernur Banten Wahidin Halim bisa segera mengeluarkan rekomendasi yang diinginkan pusat.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT PCM Arief Rivai Madawi menjelaskan, RIP sempat dikeluarkan saat Rano Karno masih menjabat sebagai gubernur Banten. Namun, seiring pergantian kepemimpinan dan juga waktu bergulir, RIP tersebut harus direvisi.

Menurut Arief, tidak banyak hal yang diubah dalam usulan revisi RIP tersebut mengingat perencanaan pembangunan Pelabuhan Warnasari masih sama dengan saat pertama kali dicanangkan dan dalam RIP yang terdahulu.

“Saat ini rekomendasi RIP dari Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi satu-satunya hal yang dibutuhkan agar pembangunan Pelabuhan Warnasari bisa segera dimulai,” katanya.

Proses konsesi antara PT PCM dengan Kemenhub pun melalui KSOP, lanjut Arief, tinggal menunggu rekomendasi tersebut. Dokumen perizinan dan segala persyaratan dan tahapan yang dibutuhkan guna rampungnya proses konsesi tersebut telah selesai dipenuhi oleh PT PCM.

Dirjen Hubla melalui KSOP sudah menyampaikan konsep RIP ke Gubernur Banten agar merekomendasikan RIP itu menjadi bagian dari tata ruang Provinsi Banten. “Pemerintah pusat sudah support, tinggal pemerintah daerah saja. Itu kan menyangkut masalah keberpihakan pemerintah daerah,” ujar Arief.

Arief berharap, Gubernur Banten Wahidin Halim segera mengeluarkan rekomendasi RIP. Rekomendasi itu menegaskan jika Pelabuhan Warnasari itu akan menjadi bagian dari tata ruang Provinsi Banten sehingga pelaksanaan pembangunan bisa segera dimulai.

Arief menilai keberadaan Pelabuhan Warnasari sangat berpengaruh pada laju investasi di Kota Cilegon dan Provinsi Banten secara umum. “Kita berdoa agar rekomendasi segera dikeluarkan oleh gubernur,” papar Arief. (bam/ibm/ira)