Jabatan Empat OPD Pemkab Pandeglang Masih Kosong

0
77

PANDEGLANG – Bupati Irna Narulita kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap puluhan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Pandeglang, Rabu (21/8).

Perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan ratusan pegawai hadir di acara itu, tetapi kegiatan itu masih menyisakan pekerjaan rumah (PR), karena ada empat jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong alias belum ada pimpinannya.

Keempat OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ditemui usai pelantikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengakui masih adanya empat jabatan eselon II yang kosong.

Kata dia, terkait dengan kekosongan jabatan itu, Pemkab akan segera melakukan lelang jabatan atau open bidding. “Sekarang mau cepat kita selesaikan open bidding, dan dalam waktu dekat juga kita akan membuka pendaftaran,” katanya.

Fahmi mengaku akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pegawai. Apabila ditemukan ada pegawai yang bekerja malas-malasan, akan segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. “Pengawasan dan evaluasi pasti terus kita lakukan. Rotasi dan mutasi sekarang juga berdasarkan hasil evaluasi,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Irna Narulita dalam sambutannya meyakinkan bahwa rotasi dan mutasi para pegawai di lingkungan Pemkab Pandeglang dilakukan secara profesional karena melalui mekanisme serta berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi. “Rotasi ini karena kebutuhan organisasi, karena memang banyak pegawai yang pensiun sehingga banyak jabatan yang kosong,” kata Irna di gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang, kemarin.

Irna berpesan kepada para pegawai agar bekerja optimal dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Apabila ada pegawai yang melanggar aturan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Jangan sampai ada pegawai yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan itu memalukan dan mencoreng nama baik bapak dan ibu serta Pemkab Pandeglang. Malu kalau sampai ada pegawai yang memakai jas orange karena kena OTT (operasi tangkap tangan),” katanya.

Irna meminta kepada para pegawai agar segera bekerja dan menjalankan semua tugas yang diberikan pimpinan. Tujuannya, kata dia, selain menjaga roda pemerintahan tetap berjalan optimal, juga agar pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi. “Jangan sampai ada pegawai yang malas bekerja, utamakan kepentingan masyarakat dan harus bisa melaksanakan rencana kegiatan yang ada,” katanya.

Irna berjanji akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawai agar pembangunan di Pandeglang terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. “Di zaman sekarang bapak dan ibu harus bisa bekerja prima. Bagi pegawai yang tidak bisa bekerja akan kita parkirkan dulu agar tidak mengganggu gerbong pembangunan. Tingkatkan terus kinerja dan penuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya. (dib/zis)