Jalan Dilebarkan, Bangunan Bebas Melanggar

SERANG – Keberadaan bangunan baik rumah, perkantoran, pertokoan, dan gedung di sejumlah ruas jalan di Ibukota Provinsi Banten, masih banyak yang melanggar. Posisi bangunan yang berada persis di pinggir jalan, baik itu jalan nasional, provinsi, maupun Kota Serang tidak mengindahkan garis sempadan.

Mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan (GSB) dan jarak antargedung. Dalam UU tersebut dijelaskan, GSB mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun.

Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. Sehingga jika rumah berada di pinggir jalan maka garis sempadan diukur dari as jalan sampai bangunan terluar di lahan tanah yang dikuasai. Standarnya GSB yakni tiga sampai lima mater.

Dari pantauan Radar Banten, keberadaan bangunan yang banyak melanggar GSB yakni di Kawasan Kebonjahe, Kawasan Cijawa sepanjang Jalan KH Abdul Fatah Hasan, Jalan Ahmad Yani. Sementara di sepanjang Jalan Ki A Jurum dan Jalan Syekh Nawawi Albantani, tampak tertata rapi.

Di Jalan KH Abdul Fatah Hasan dan Kebonjahe, rata-rata keberadaan bangunan baik itu ruko, rumah makan, dan tempat usaha lainnya minim lahan parkir. Alhasil, bahu jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan yang melintas malah dipakai parkir sehingga makin mempersempit lebar jalan. Jalan KH Abdul Fatah Hasan dan Kebonjahe adalah ruas jalan yang sudah dilebarkan.

Sejumlah warga yang ditanya mengungkapkan alasan memarkirkan kendaraan di bahu jalan lantaran bangunan yang dituju tidak memiliki lahan parkir. “Ya mau parkir di mana, orang rumah makan ini enggak ada tempat parkirnya. Saya mah ngikutin kendaraan lain saja yang parkir di sini (bahu jalan-red),” ujar Dita, salah seorang pengunjung rumah makan tradisional di Jalan KH Abdul Fatah Hasan, Kamis (1/2).

Wanita yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu mengerti bahwa parkir di bahu jalan melanggar aturan. Namun, kata dia, seharusnya pemilik bangunan pun mematuhi aturan yang berlaku. “Misalnya, kalau di aturan harus menyediakan lahan parkir, ya harus diadakan. Jadi, tidak mengganggu kondisi jalan yang ada,” jelas Dita yang siang itu baru saja usai makan siang dengan teman sekantornya.

Sementara di Jalan Ki A Jurum, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, kondisi bangunan sudah rapi dan mayoritas memiliki lahan parkir. Itu lantaran di ruas jalan tersebut baru selesai pelebaran jalan dan sebagian masih berlangsung. Dua ruas jalan itu merupakan kewenangan Provinsi Banten.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Serang Ismetullah mengatakan, garis sempadan untuk Jalan Ki A Jurum dan Jalan Syekh Nawawi Albantani yakni 13 meter untuk rumah dan ruko, serta 15 meter untuk kantor. Garis sempadan itu dihitung berdasarkan dari as jalan ke muka bangunan. “Bukan ke pagar ya, tapi muka bangunan,” ujarnya.

Kata dia, garis sempadan untuk kantor memang jauh lebih panjang karena harus memberikan ruang bagi pegawai memarkirkan kendaraan para pegawainya. Sejauh ini, berdasarkan pengamatannya, kondisi garis sempadan di Jalan Ki A Jurum dan Jalan Syekh sudah sesuai ketentuan.

Terkait penertiban izin mendirikan bangunan (IMB), Ismet mengatakan, untuk bangunan baru, pihaknya akan menegaskan ketentuan garis sempadan sesuai dengan raperda yang akan disahkan nanti. “Tapi, kalau bangunan yang lama, IMB itu berlaku seumur hidup. Kecuali ada perubahan,” terangnya.

Sementara, Kepala Seksi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang M Wahyu mengaku, Raperda tentang Garis Sempadan di Kota Serang belum ditetapkan. Saat ini, DPRD Kota Serang masih melakukan pembahasan terkait raperda tersebut. Diperkirakan bulan depan raperda itu dapat disahkan.

Namun, tambahnya, raperda yang akan mengatur khusus jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Serang itu tidak akan berlaku surut. “Jadi, kalaupun ada yang tidak sesuai saat ini, kami tidak bisa menindak,” ujarnya. Perda itu nantinya akan menjadi acuan bagi pembangunan selanjutnya.

Ia menyebutkan, garis sempadan untuk masing-masing kewenangan jalan berbeda. Jalan kota tiga meter, sedangkan jalan provinsi dan nasional lima meter.

Kata dia, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberlakuan garis sempadan itu tergantung kewenangan masing-masing jalan. Meski demikian, izin untuk mendirikan bangunan tetap ada di Pemkot Serang. “Hanya saja, rekomendasinya tetap dari pemilik kewenangan. Kalau mau bangun di jalan provinsi misalnya, ya kewenangannya ada di sana,” terang Wahyu. (Rostinah/RBG)