Jangan Ikut Campur Urusan Jokowi Rombak Kabinet

(Ilustrasi) Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.

SERANG – Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggungjawab penuh terhadap kabinetnya. Karenanya kewenangan itu tidak dapat diintervensi atau dicampuri oleh lembaga kenegaraan lainnya.

Dekan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyatakan, jika pun terjadi perombakan kabinet oleh Presiden sudah barang tentu semata-mata harus mempertimbangkan faktor efektivitas kinerja kabinet. Terlebih dalam situasi krisis kesehatan yang memberi dampak terhadap ekonomi nasional, efektivitas kabinet menjadi sebuah kebutuhan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

“Jadi biarkan Presiden berijtihad untuk menentukan sosok-sosok menteri yang dianggap memiliki integritas dan kecakapan untuk membantu tugas-tugas Presiden di paruh waktu kepemimpinan beliau,” kata Tholabi, Senin (24/8).

Menurut Tholabi, Presiden tentu telah memiliki alat ukur untuk menentukan perlu tidaknya perombakan kabinet. Apapun keputusan Presiden harus berujung pada kepentingan publik dan yang lebih penting lagi Presiden sebaiknya lebih mengedepankan pertimbangan aspek profesionalisme berdasarkan analisis kebutuhan serta sedapat mungkin menyampingkan pertimbangan-pertimbangan politis.

“Jadi, publik harus memahami tentang posisi Presiden dalam sistem presidensial. Apapun keputusan Presiden terkait rencana perombakan kabinet tentu saja sudah dipertimbangkan dengan cermat,” kata Ketua Forum Dekan Syariah dan Hukum PTKIN se Indonesia ini. (aas)