Jangan Tutupi Informasi Publik

Komisi Informasi Banten

Para Komisioner KI Banten.

Komisi Informasi (KI) Banten dibentuk pada tahun 2011 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Banten kemudian merespon pembentukan KI ini didasarkan bahwa keberadaan lembaga ini sangat amat penting di zaman yang semakin maju ini, terutama dalam keterbukaan informasi publik.

Kegiatan pemeringkatan badan publik ini merupakan program kerja tahunan KI Banten. Diharapkan badan publik terus melakukan inovasi dalam keterbukaan informasi publik. Jadikan informasi publik sebagai kebutuhan. Bukan hanya ketika ada permohonan informasi publik saja, tetapi setiap saat informasi publik harus dipublikasikan.

Badan publik tidak boleh alergi terhadap permohonan informasi publik. Justru dengan melayani dan memberikan informasi yang diminta, ini menandakan badan publik sudah menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kemudian sebagai lembaga yang mandiri dan independen, KI Banten terus mendorong badan publik agar tetap konsisten terbuka dan transparan. Misalnya dengan memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa informasi publik, diskusi dengan stakeholder dan lain-lain.

Seyogyanya bila badan publik mampu memberikan data kepada pemohon maka tidak harus diselesaikan di Komisi Informasi. Ini akan lebih baik. Namun faktanya masih banyak sengketa informasi di Komisi Informasi Banten. Sesuai dengan tugasnya yaitu Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. (ADVERTORIAL/Komisi Informasi Provinsi Banten)