Suasana Pasar Royal, Kota Serang, Senin (15/4).

Royal Park atau Bioskop Merdeka tak hanya tempat hiburan. Jejaknya menjadi awal sejarah modernisasi perkotaan Serang. Merdeka juga ikut menyokong pengembangan sekolah di Kaloran.

Terik di Jalan Tirtayasa, Kawasan Royal, tepat di atas ubun-ubun. Terasa menyengat. Apalagi mengenang cerita eks gedung Bioskop Merdeka. Tak ada yang tersisa, selain sepenggal sejarah yang terlupa.

Kini, hanya ada deretan pertokoan yang mengubur bangunan peninggalan masa Hindia Belanda itu. Padahal, kawasan Royal tidak lepas dari namanya. Royal Park yang pada tahun 1953 berubah nama menjadi Bioskop Merdeka.

Bioskop dibangun pengusaha muslim Tionghoa. Sebagai media hiburan warga pribumi. Pemberitaan koran De Banten Bode menyebut, bioskop berdiri lima tahun pasca Banten Teater (Bioskop Pelita) yang dibangun sekira 1920-an.

Tak hanya tempat hiburan, bioskop itu memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan. Penyandang dana pengembangan Holland Indlands School (HIS) met de Koran Kaloran Serang. Sekolah itu dirintis Perhimpunan Tirtayasa pada 1931.

Tepatnya, pada Juni 1934. Perkumpulan drama Darnalella menggelar malam pertunjukan di Royal Park. Hasil penjualan karcisnya disumbangkan sebagai kas HIS Tirtayasa. Konon, penontonnya membeludak. Mereka datang dari berbagai daerah di luar Serang.

Perkumpulan Tirtayasa sebagian anggotanya orang Banten yang tinggal di Batavia dan Bandung. Pemilik Royal Park masuk Perkumpulan Tirtayasa. Pemilik Royal Park turut mempedulikan pendidikan untuk pribumi. “Hasil dari bioskop sebagian untuk pembangunan sekolah,” kata peneliti Bantenologi Yadi Ahyadi kepada Radar Banten.

Pada buku Banten dan Sejarah Pembaratan Sejarah Sekolah 1833-1942 karya sejarawan Mufti Ali tercatat, gedung sekolah itu hibah pengusaha Tionghoa Serang, Lie Soe Foeng. Gedung sekolahnya bekas tempat tinggal keluarga Lie. Sebelum akhirnya pindah ke Batavia setelah agresi militer Belanda.

Senasib dengan Banten Teater, Royal Park tutup saat pendudukan Jepang. Bekas gedung bioskop menjadi rumah tahanan tentara sekutu. Gedungnya kembali difungsikan pada 1953. Dan, resmi menyandang nama Merdeka.

“Banyak film India, Arab, dan Mesir di bioskop ini,” kata Yadi.

Film Arab Umi Kulsum, Hamzah, jadi yang favorit masa itu. Kata Yadi, banyaknya film dan lagu Timur Tengah hingga 1963, berpengaruh pada bacaan arab di Banten. Masyarakat berbondong-bondong mengubah sistem nada pembacaan dari langgam Jawa menjadi langgam Arab. “Termasuk sejarah MTQ mulainya dari film-film dan lagu itu,” katanya.

Bioskop Merdeka mulai meredup di era 1980-an. Hingga akhirnya tutup pada 1997-an. Puncaknya, ketika gedungnya rata dengan tanah pertengahan tahun 2004. Peristiwanya tercatat dalam pemberitaan media lokal Banten. Salah satunya edisi September Radar Banten.

Secara beruntun Radar Banten menurunkan peristiwa pembongkaran gedung cagar budaya di Serang ini. Pada 10 September dengan judul Bangunan Bersejarah Rata dengan Tanah, Kantor Purbakala Kecolongan. Berita berikutnya dengan judul Riwayat Bioskop Merdeka yang Rata dengan Tanah.

Pada edisi 11 September 2004, Redaktur Pelaksana Radar Banten Abdul Malik (sekarang dosen Unsera) menulis tulisan khusus di halaman depan. Tulisan refleksi itu berjudul Bioskop Merdeka. Malik tidak hanya menyesalkan pembongkaran gedung. Dia juga mengkritik Dewan Kesenian Banten (DKB) yang dinilainya luput.

Robohnya gedung tidak menjadi pembahasan serius DKB. Pengujung Juli, Forum Kesenian Banten (FKB) melakukan pertemuan di Hotel kawasan Anyar. Bukan alun-alun atau bekas gedung Merdeka atau Pelita seperti biasanya.

Mereka yang mulanya semangat wacanakan ruang kesenian pun menjadi sibuk dengan konflik internal. Malik menyebut, FKB naik kelas dari Alun-alun ke kelas hotel. “Para seniman muda yang dulu lantang berteriak perlunya gedung kesenian Banten mendadak kelu. Mereka seperti sudah kehabisan bensin. Energi DKB terkuras habis akibat konflik internal,” tulis Malik dalam artikel refleksinya.

Gedung bioskop itu menyimpan banyak hal. Secara sosio kultural, Malik menyebut sebagai jejak awal modernisasi di Serang. Sekaligus tanda munculnya sejarah perkotaan.

Apalagi, sebutan Royal sebagai kawasan niaga, berawal dari Royal Park atau Royal Room. “Hancurnya Bioskop Merdeka adalah malapetaka sejarah. Kota Serang menjadi ahistoris. Disbudpar dan DKB ikut andil hilangnya jejak sejarah itu,” tulis Malik. (Ken Supriyono/tamat)