Jika Tidak Ada Manfaat, Kunker DPRD Lebak Harus Dievaluasi

0
829 views
Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana (tengah) usai menjadi pembicara di Hotel Mutiara Lebak

LEBAK – Pakar kebijakan publik dan politik Harits Hijrah Wicaksana memberikan catatan terhadap kunjungan kerja (Kunker) DPRD Lebak di tengah pandemi Covid-19. Jika kegiatan kunker tidak membawa perubahan, tidak ada manfaat yang diterima, maka kunker yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 harus dievaluasi.

“Yang menjadi PR bersama saat ini, belum ada evaluasi dan alat ukur efektivitas keberhasilan kunjungan kerja DPRD. Sehingga wajar jika kelompok aktivis, masyarakat, dan preasure group mencoba bertanya atau mengkritik kebijakan kunker tersebut,” kata Harits Hijrah Wicaksana kepada Radar Banten, Jumat (12/6/2020).

DPRD Lebak sebagai representasi masyarakat harus menjawab tantangan tersebut. Sehingga rakyat yang diwakilinya semakin percaya terhadap anggota dewan di parlemen. Bahwa mereka konsisten dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan selalu bertindak atas nama rakyat.

“DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa dipisahkan dari rakyat, karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat,” ungkapnya.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung ini menjelaskan, dalam sudut pandang keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, dan apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, bagaimana karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan, dan responsivitas kelompok sasaran.

“Dari sudut pandang tersebut kita bersama-sama dapat melihat urgensi, impact dan benefit dari pelaksanaan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lebak tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, bilamana kunjungan kerja dirasa sangat urgent sekali dan ada korelasi terhadap penanganan Covid-19 ini maka kunker DPRD Lebak dinilai cukup tepat. (Mastur)