JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menegaskan Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah tegas dan cepat agar konflik Polri-KPK tidak makin luas dan tajam. Sebab saat ini, dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri.

“Setelah para pamen dan pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri,” kata Neta dalam siaran persnya, Kamis (22/1).

Neta mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun ICW,KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri Komjen BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pascakasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah anggota Polri.

“Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” ungkap Neta.

Di sisi lain, Neta menyebut, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan.

Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin mantan Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak teriak akan “menyerbu” KPK.

“Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka,” tegasnya.

Beberapa hari setelah itu, lanjut Neta, sejumlah pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang.

“Serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” katanya.

Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif.

“IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat,” tegasnya.

Dengan adanya Kapolri defenitif, lanjut Neta, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut. (boy/jpnn)