JPU Yakini Ardhani Bersalah Gelapkan Uang Perusahaan Rp2,1 Miliar

0
1112
Tim kuasa hukum Ardhani Sugiharto (kanan) saat membacakan nota pembelaan terhadap kliennya dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (18/1)

SERANG – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten menyakini Direktur Utama (Dirut) PT Harmoni Sulung Perkasa (HSP) Ardhani Sugiharto bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan dan menyebabkan kerugian perusahaan senilai Rp2,1 miliar.

JPU Kejati Banten Bambang Arianto mengatakan, berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, Ardhani cukup terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUH Pidana.

“Perbuatan melawan hukumnya terjadi setelah adanya putus kontrak sepihak (25 Maret 2019-red) dari PT Sani Persada Mandiri dengan PT Harmoni Sulung Perkasa, berdasarkan surat nomor 25/SPM-SP3/III/2019, sehingga kerja sama itu sudah tidak berlaku,” katanya di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (21/1).

Bambang mengungkapkan, Ardhani tanpa sepengetahuan PT HSP mengadakan kontrak kerja sama dengan PT Sani Persada Mandiri untuk melakukan penambangan batu menggunakan barang inventaris PT HSP.

“Kontrak kerja sama nomor 081/PKP&PB-P&PUMSC/SPM&MUM-TJP/03/2015 sudah tidak berlaku, atau dengan kata lain tindak pidana tersebut terjadi setelah terdakwa melakukan kontrak kerja sama atas nama pribadi, dengan menggunakan barang inventaris PT Harmoni Sulung Perkasa,” ungkapnya.

Kata Bambang, perbuatan atau kerja sama penambangan batu yang dilakukan oleh Ardhani murni tindak pidana, bukan masuk ranah keperdataan. Sebab, kerja sama itu menggunakan alat kepunyaan orang lain atau inventaris milik PT HSP tanpa persetujuan PT HSP.

“Penuntut melihat perjanjian kerjasama pribadi (Ardhani-red) terdakwa menyebut sebagai pemilik tunggal. Padahal, dalam dalam fakta persidangan tidak terbantahkan jika barang tersebut (satu set stone crusher, dua unit mobil dumptruk merk Hino, dan dua genset-red) milik perusahaan,” jelasnya.

Bambang menegaskan, terkait penjualan satu unit excavator, hingga kini barang tersebut tidak diketahui keberadannya. Bahkan, penyidik Polda Banten telah mengeluarkan surat pencarian barang bukti.

“Saat pemeriksaan saksi, bahwa dua unit dikeluarkan dari area PT Sani Persada Mandiri atas perintah Ardhani (diduga dijual-red). Setelah itu keberadaan dua unit excavator tidak diketemukan hingga kini,” tegasnya.

Terpisah, kuasa hukum PT HSP, Andry S Kencana berharap Ardhani mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, pihaknya pernah dipanggil oleh penyidik Subdit V  Dittipideksus Bareskrim Polri terkait laporan PT Bank Sinarmas Syariah atas dugaan tindak penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang terkait agunan kredit mengatasnamakan PT HSP dengan kerugian sekira Rp30 miliar yang diduga dilakukan oleh Ardhani.

“Pada September 2020 lalu, klien kami juga pernah diperiksa oleh penyidik subdit 5 Dittipideksus atas adanya laporan oleh PT Bank Sinarmas Syariah atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pencucian uang, terkait agunan kredit PT Harmoni Sulung Perkasa di PT Bank Sinarmas Syariah. Klien kami tidak pernah mengetahui adanya realisasi pinjaman tersebut,”  katanya.

Sebelumnya, JPU Kejati Banten menuntut Ardhani Sugiharto pidana satu tahun penjara lantaran dinilai terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur Pasal 374 KUH Pidana.

Ardhani juga pernah menjadi terpidana tambang galian C di Lingkungan Sumur Bayur, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon karena terbukti menjual hasil pertambangan tanpa izin usaha pertambangan produksi operasi (IUP OP) pada 2020 lalu. (*/mg05)