Jurnalis Banten Nilai Instruksi Kapolri Ancam Kebebasan Pers

0
1685
Wartawan yang mengatasnamakan Jurnalis Banten menggelar aksi tutup mulut di Halte Ciceri, Kota Serang, Selasa (6/4)

SERANG – Wartawan yang mengatasnamakan Jurnalis Banten menggelar aksi tutup mulut di Halte Ciceri, Kota Serang, Selasa (6/4). Jurnalis menuntut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencabut 11 poin Instruksi Kapolri, yang antara lain media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

Koordinator Jurnalis Banten M Tohir mengatakan, aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan dari jurnalis. Menurutnya kebijakan tersebut tidak dikeluarkan oleh Pak Kapolri. “Jika Polri ingin dilihat sebagai lembaga yang humanis mestinya membuat kebijakan yang humanis. Bukan melarang wartawan untuk meliput arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat,” ujar Tohir usai aksi. 

Tohir menilai, Instruksi Kapolri tersebut dinilai mengancam kebebasan pers dan  bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Terlebih surat itu ditujukan kepada Kapolda dan Kabid Humas di seluruh Indonesia. “Ini merupakan ancaman terhadap tatanan demokrasi,”  katanya. 

“Pers sebagai pilar demokrasi terancam dengan Instruksi Kapolri di mana beberapa poin melarang aktivitas jurnalis untuk menyampaikan kebenaran,” tambah Tohir.

DICABUT

Kapolri akhirnya resmi mencabut Surat Telegram Rahasia (TR) yang baru saja diterbitkan beberapa jam lalu. TR tersebut tentang larangan media menyiarkan arogansi atau kekerasan anggota kepolisian. Pencabutan ini hanya berselang beberapa jam setelah telegram tersebut tersebar di publik.

Pencabutan TR itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Telegram pembatalan tersebut ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Lalu, ditujukan kepada seluruh kapolda.

“Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,” tulis Kapolri dalam telegram tersebut, sebagaimana dilansir JawaPos.com.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat TR. Surat tersebut berisi tentang kebijakan peliputan media massa melalui Humas Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Telegram itu tertuang dalam surat Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021. Telegram yang memuat 11 poin itu ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Salah satu poinnya yakni melarang media menampilkan aksi arogansi atau kekerasan anggota Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan adanya telegram tersebut. “Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” kata dia saat dihubungi, Selasa (6/4). (Fauzan Dardiri/JP)