Kades Resah Dana Desa Bakal Dihapus

Pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

SERANG – Para kepala desa di Kabupaten Serang merasa resah dengan wacana penghapusan dana desa oleh pemerintah pusat. Penghapusan dana desa dinilai bakal menghambat pembangunan di desa.

Sekadar diketahui, Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19. Dalam Undang-Undang itu, tidak disebutkan pasal 72 ayat 2 dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dengan demikian, para kepala desa menilai Undang-Undang terbaru itu bakal menghapuskan dana desa. Sebab, tidak memuat aturan pencairan dana desa. Saat ini, para pemerintah desa melalui organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Ojat Darojat mengatakan, wacana penghapusan dana desa melalui Undang-Undang tentang penanganan Covid-19 itu meresahkan kepala desa. “Jelas kepala desa resah, bukan hanya di Kabupaten Serang, bahkan seluruh Indonesia,” katanya kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Jumat (10/7).

Ojat mengatakan, jika dana desa dihapuskan, pemerintah desa akan kebingungan untuk melakukan pembangunan yang menjadi kewenangan desa. Seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Pembangunan infrastruktur saat ini sudah dilakukan, tapi masih belum merata, artinya kita masih butuh itu,” ujarnya.

Dikatakan Ojat, meskipun desa masih mendapatkan alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) dari pemerintah desa, itu tidak akan mencukupi pembiayaan pembangunan. “Kalau skala kecil mungkin bisa, tapi kalau skala besar seperti infrastruktur darimana uangnya,” ucapnya.

Senada disampaikan Kepala Desa Tegalmaja, Kecamatan Kragilan Muhammad Iksan. Kata dia, awalnya aturan itu hanya sebatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun, seiring berjalannya waktu sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang. “Ini tanpa ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu sebelumnya ke desa, tiba-tiba sudah jadi Undang-Undang saja,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, terbitnya undang-undang itu membuat keresahan di kalangan pemerintah desa. Pemerintah desa di berbagai wilayah melakukan judicial review ke MK melalui wadah Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara. Pemerintah desa meminta Undang-Undang itu untuk dikaji kembali.

Dikatakan Iksan, dalam Undang-Undang sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah desa bagian dari negara. Kemudian, juga berwenang mengelola dana desa. Jika aturan itu dihilangkan, kata dia, akan berdampak pada pembangunan desa. “Program yang sudah bagus (dana desa-red) kemudian dihapuskan, dana desa ini kan sangat dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Ketua Parade Nusantara Kabupaten Serang Ade Bolkini mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Covid-19. Dalam pasal 28 angka 8, kata dia, menjelaskan bahwa pasal 72 ayat 2 pada Undang-Undang nomor 6 2014 beserta penjelasannya dihapuskan.

Ia menjelaskan, pada pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu berbunyi alokasi anggaran desa di anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Jadi, secara otomatis Undang-Undang terbaru tentang penanganan Covid-19 ini menghapuskan pasal di Undang-Undang Desa yang menjelaskan tentang dana desa,” katanya.

Dikatakan Ade, pihaknya memahami jika kondisi keuangan negara harus difokuskan untuk penanganan Covid-19. Termasuk juga dana desa yang difokuskan pada bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. “Tapi, tidak usah uang itu ditarik dari dana desa, jadi alasannya hanya karena situasi Covid-19,” ujarnya.

Menurut Ade, pemerintah tinggal membuat aturan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengarahkan penggunaan dana desa. Tanpa harus menerbitkan Undang-Undang yang bisa menghapus dana desa. “Melalui peraturan kementerian-kementerian itu, tinggal perintahkan saja desa untuk mengalokasikan dana desa untuk bantuan masyarakat, selesai, tidak usah repot-repot,” ucapnya.

Dikatakan Ade, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih berlaku. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ini, tidak mensuport undang-undang tentang desa. “Ini seperti mobil tapi enggak dikasih bensin, ya mobilnya tidak akan berjalan,” kata Ade yang juga sebagai Pelaksana Harian Parade Nusantara Provinsi Banten.

Karena itu, pihaknya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji kembali undang-undang tersebut. Pihaknya sudah menyerahkan berkas kepada MK terkait tuntutan itu. “Kemungkinan sidang pertamanya akan dilakukan minggu depan,” pungkasnya. (jek/air)