Kadinkes Banten Jadi Tahanan Kota

0
135
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sigit Wardojo saat di ruang tunggu untuk pemeriksaan tahap II, di Kejaksaan Negeri Serang, Jumat (31/8).

SERANG – Status penahanan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Banten Sigit Wardojo dialihkan menjadi tahanan kota. Pengalihan status tahanan kota tersangka dugaan korupsi pengadaan genset RSUD Banten itu diberikan penuntut umum Kejari Serang, Jumat (31/8).

“Tiga tersangka tetap dilakukan penahanan, hanya saja tahanan kota,” kata Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Banten Eka Nugraha dihubungi Radar Banten, Jumat (31/8) malam.

Informasi diperoleh, Sigit Wardojo berserta dua tersangka lain, yakni Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi selaku pemenang lelang dan staf RSUD Banten M Adit Hirda tiba di Kejari Serang sekira pukul 13.40 WIB. Tersangka dugaan korupsi senilai Rp2,2 miliar tahun 2015 itu dikawal penuntut umum Kejati Banten.

Para tersangka digiring menuju ruang pemeriksaan pidana khusus (pidsus) Kejari Serang. Tak lama kemudian, keluarga ketiga tersangka dan pengacaranya tiba di kantor Kejari Serang. Hingga pukul 18.00 WIB, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan. “Para tersangka melalui pengacara meminta penangguhan penahanan. Keluarga menjadi penjamin bahwa tersangka tidak akan kabur,” kata Eka.

Diketahui, penyidik telah memeriksa belasan saksi dan ahli dalam penyidikan tersebut. Untuk melengkapi barang bukti, ruang direksi RSUD Banten dan kantor CV Megah Teknik di Jalan Palima, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, digeledah penyidik. Beberapa dokumen disita dari kedua kantor tersebut.

Lantaran telah dianggap cukup, Kamis (16/8), penyidik Kejati Banten memanggil Sigit  Wardojo, Sri Mulyati, Hastati Andarsih, Endi Suhendi, dan M Adit Hirda. Seusai menjalani pemeriksaan, Endi dan Sigit langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Serang. Sementara, Adit Hirda ditahan di Rutan Klas II B Pandeglang.

“Barang bukti sudah disita dan saksi-saksi sudah diperiksa. Bila nanti ada saksi tiba-tiba mengubah keterangan, tentu harus memiliki alasan yang sah,” beber Eka.

Sebelumnya, pengacara Adit Hirda, Peni Yudha mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penuntut umum. “Selain klien kami, dua tersangka lain juga mengajukan penangguhan penahanan. Belum tahu diterima atau tidak,” kata Peni saat pemeriksaan.

Dia berharap, permohonan penangguhan penahanan tersebut dapat dikabulkan oleh penuntut umum. Sebab, keluarga kliennya menjamin tersangka tidak akan kabur. “Jaminan dari pihak keluarga. Lagi pula, kerugian negara sudah dikembalikan,” kata Peni.

Sesuai audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan genset itu mencapai Rp631 juta. Dugaan korupsi itu bermula dari penggelembungan harga (mark-up) genset. “Tersangka SW (Sigit Wardojo-red) merupakan Plt Direktur RSUD Banten sekaligus PPK sekaligus KPA,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Serang Agustinus Olav Mangontan.

Olav mengaku, telah menyiapkan 13 orang sebagai jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara tersebut. “Ada 13 orang jaksa gabungan antara kejati dan kejari,” kata Olav.

Sementara itu, Hadian Surahmat, pengacara Endi Suhendi, menilai penyidikan dugaan korupsi pengadaan genset tersebut tidak layak dilanjutkan. Sebab, kliennya telah melunasi temuan dari Inspektorat Provinsi Banten senilai Rp526 juta. “Sudah 100 persen denda itu dibayarkan ke kas daerah, satu minggu setelah Inspektorat mengeluarkan ada temuan,” kata Hadian. (Merwanda/RBG)