Kadishub Pastikan Iman Tidak Intervensi Penerbitan Izin

Sidang Lanjutan Suap Transmart

Terdakwa kasus suap proyek izin amdal Mall Transmart Walikota Cilegon nonaktif Iman Ariyadi (tengah) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Rabu (28/3).

SERANG – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cilegon Andi Afandi memastikan tidak ada intervensi Walikota Cilegon nonaktif Tubagus Iman Ariyadi terkait penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Mall Transmart Cilegon. Hal itu disampaikan Andi saat menjadi saksi a de charge atau meringankan di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (28/3).

“Proses sesuai peraturan dan perundang-undanganan. Jadi, selama ini tidak ada intervensi dari walikota,” kata Andi di hadapan majelis hakim yang diketuai Efiyanto.

Andi dihadirkan pengacara Iman Ariyadi sebagai a de charge untuk Iman Ariyadi. Dijelaskan Andi, Dishub Kota Cilegon bertugas memberikan rekomendasi teknis (rekomtek) terkait amdal proyek pembangunan Mall Transmart Cilegon. “Amdal lalin ini tergantung dengan jalan yang digunakan. Dibagi menjadi tiga, yaitu jalan kota, provinsi, dan nasional. Pengeluaran izin amdal lalin Transmart itu dari provinsi. Kami hanya memberikan rekomendasi dari hasil kajian yang harus dilakukan pemohon,” jelas Andi dalam sidang yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chaerudin.

Dikatakan Andi, amdal lalin merupakan syarat wajib yang harus dibuat dalam pembangunan proyek yang diprediksi menimbulkan kemacetan. Amdal lalin juga sebagai syarat terbitnya izin operasional dan dasar izin mendirikan bangunan (IMB). “Amdal lalin harus diutamakan. Kajiannya meliputi dampak kemacetan maupun sarana dan prasarana. Intinya, transportasi masyarakat tidak terganggu,” jelas Andi.

Andi menegaskan, tidak terbitnya Amdal lalin memiliki konsekuensi aktivitas pembangunan harus dihentikan. “Kami sifatnya hanya rekomendasi kepada PT KIEC. Hasil kajian yang diserahkan ke provinsi,” tegas Andi.

Sementara Iman Ariyadi mengatakan, selama memimpin Kota Cilegon dia tidak pernah melakukan intervensi terkait perizinan. Iman Ariyadi juga menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon No 42 Tahun 2009 dengan memberikan kewenangan perizinan kepada dinas terkait. “Jika ada intervensi dari kepala daerah, Anda (menyebut Andi-red) akan menolaknya. Izin dikeluarkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” beber Iman. (Merwanda/RBG)